Efisiensi

Misalnya, pagar kantor yang masih layak dirubuhkan lalu diganti dengan pembangunan pagar baru.

Begitupula dengan kursi dan meja kantor yang masih layak diganti dengan meja-kursi baru. Bahkan, kendaraan dinas (mobil) seakan-akan mengikuti trend keluaran mobil baru. 

Kasus-kasus diatas memang tak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. Sebab, birokrasi akan menjadi pasar penggelapan massal.

Karena itu, salah satu hikmah pokok instruksi efesiensi itu adalah memangkas ruang praktik korupsi ditubuh birokrasi. 

Tetapi seriuskah itu? Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan terang-terangan flexing naik kendaraan umum.

Bima Arya naik KRL Jabodetabek, Zulkifli Hasan menunggang MRT Jakarta. Keduanya mempraktekkan penghematan anggaran transportasi negara. 

Tetapi seriuskah itu? Pertanyaan ini penting, sebab sedari pertama postur kabinet yang disiapkan presiden Prabowo Subianto tampak jauh dari efisiensi.

Ditambah lagi dengan kursi wakil menteri dan staf khusus yang semuanya perlu anggaran khusus. Dan Kita lihat pula kegiatan retret kepala daerah terpilih begitu jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran.

Pemerintah harusnya berkaca pada Vietnam, menghapus delapan kementriannya untuk efesiensi.

Kesan yang terasa efesiensi anggaran barlaku di lapis bawah, sementara di lapis atas instruksi itu tak berdaya.

Tentu tak adil bila pemerintah kelas bawah anggarannya dipangkas, sementara pemerintah kelas atas tetap berdana tak pantas. Dilapis bawah diet anggaran, dilapis atas mengalami obesitas anggaran. 

Tetapi efesiensi anggaran itu harus didukung dan pemerintah harus memberi ruang bagi publik untuk mengawasi program itu.

Membuka diri diawasi adalah sebuah upaya membuka diri dikritik. Dan presiden Prabowo dalam pidatonya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025) menyatakan  “pemerintah harus mau dikritik”. 

Tetapi seriuskah itu? Entahlah, kita lihat saja esok atau lusa.(*)