Efisiensi

Oleh; Abdul Karim

Ketua Dewas LAPAR Sulsel, Majelis Demokrasi & Humaniora

Birokrasi kini merintih karena instruksi. Instruksi presiden Prabowo Subianto tentang segera lakukan efesiensi anggaran bagi kantor-kantor pemerintah memicu rintihan itu.

Seluruh kantor plat merah diperintahkan menghemat anggaran. 

Kaum ASN dan pihak lain yang selama ini digaji negara tak banyak bicara. Mungkin sebagian diantara mereka bemuka masam dengan instruksi efesiensi itu.

Hanya sedikit ASN yang memberi respon pada layar medsosnya. Itupun responnya terkesan berupaya memahami instruksi sang presiden. Kicaunya tak gacor-gacor.

Mungkin karena merasa tak tekor. Hanya saja pendapatan mereka tak berekor lagi lantaran gaji tak terganggu. 

Meski yang diefesiensi bukanlah gaji mereka tetapi barangkali mereka kecewa.

Pengurangan volume perjalanan dinas, larangan menggelar kegaiatan kantor di hotel, hingga belanja rutin kantor yang ditekan turut melayukan semangat mereka.

Mereka layu sebab pangkas tangkas biaya operasional kantor akan menutup ruang pendapatan selain gaji. Pemdapatan non-gaji inilah yang mendaging dalam tubuh birokrasi negeri ini sejak lama. 

Pada lawatan dinas misalnya, mereka tak berkesempatan lagi terbang kesana kemari dengan pendapatan tambahan yang sebenarnya mirip penggelapan.

Pada nota dinas tertera penginapan hotel berbintang, namun dalam faktanya tidur di hotel tak berbintang. 

Namun yang terbayar adalah hotel berbintang dengan siasat kwitansi hotel berbintang diupayakan diraih untuk keperluan laporan administrasi.

Selisih pembayaran hotel berbintang dan tak berbintang itulah yang dijebloskan ke dalam saku pribadi. Inilah yang disebut penghasilan tambahan yang dianggap “rezeki”.

Dalam kasus lain, kita seringkali menjumpai kemubazziran anggaran disejumlah kantor plat merah.