Kartel Main-main dengan Beras, KPPU Langsung Bentuk Tim Khusus
Luluk Nur Hamidah menduga melambungnya harga beras disebabkan karena permainan pedagang atau kartel beras.
"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom.
"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," imbuhnya.
Tom menambahkan, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.
Menurutnya jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Tom yakin peristiwa lebih parah pada aspek lainnya.
"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," pungkasnya.
Jokowi Pantau Terus
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga merespons soal polemik mahalnya harga beras yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Tidak menjawab secara gamblang terkait dengan fenomena mahalnya harga beras itu, Jokowi justru meminta dilakukannya pengecekan harga di beberapa pasar induk beras.
"Coba di cek di Pasar Induk Cipinang, cek coba di cek lagi ke pasar Johar. Ini pasar beras," kata Jokowi. Kata dia, pengecekan secara berkala itu penting guna meninjau naik atau turunnya harga beras sehingga publik bisa mengetahui secara pasti harga di pasar induk. Sebab, Jokowi mengklaim kalau dirinya sering mengunjungi pasar induk beras hanya untuk mengetahui harganya.
"Harus di cek coba kalian datang ke pasar Cipinang cek harganya turun atau naik cek di pasar Johar naik apa tidak turun atau tidak" kata Jokowi.
"Karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka," sambungnya.
Hanya saja, Jokowi tidak membeberkan secara detail temuannya di kedua pasar induk beras tersebut. Termasuk soal mahal atau tidaknya harga beras saat dirinya melakukan kunjungan.(Tribun Network/daz/riz/wly)
DPR RI
Luluk Nur Hamidah
beras
Kartel
Partai Kebangkitan Bangsa
bantuan sosial
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Joko Widodo
| Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Fasilitasi Dua Guru di-PTDH ke Wakil Ketua DPR RI |
|
|---|
| Bikin Kecewa, Warga Parepare Temukan Beras SPHP Bulog Berkutu |
|
|---|
| Aksa Mahmud: Sulsel Ekspor Beras Jika Produksi Padi 10 Ton Per Hektare |
|
|---|
| Penyebab Uya Kuya Tetap Terima Gaji dan Tunjangan DPR RI, Beda Nasib Eko Patrio dan Nafa Urbach |
|
|---|
| Dua Penyebab Nafa Urbach Dinonaktifkan MKD DPR RI, Hak Keuangan Dicabut |
|
|---|
