Stop 'Waspadai' Pemilu Curang

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

Pengakuan mantan Panglima TNI RI Jenderal Andika Perkasa di Speak Up Abraham Samad, sungguh sangat mengejutkan.

Ia mengatakan, ”Tahu secara langsung bahwa di dua Pilpres terakhir (yang memenangkan Jokowi), ada kecurangan Pemilu.

Dengan kata lain, potensi penggunaan TNI dan Polri serta ASN itu ada di dua Pilpres terakhir (sebagaimana yang ia alami langsung, yang bersifat adanya tekanan dari atas).”

Jadi, kata Andika Perkasa, kalau (ada yang) berpikir di Pilpres kali ini tidak mungkin terjadi kecurangan (di Pemilu Pilpres 2024) itu namanya pura-pura.

Pengakuan jujur seorang Mantan Panglima tertinggi di TNI itu, penting untuk dicatat oleh semua pihak agar Pemilu/Pilpres di 2024 yang tersisa tinggal berapa hari ini, bisa berlangsung secara bermartabat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan seluruh kontestan Pemilu 2024 agar tidak mengedepankan pragmatisme politik dan hanya mementingkan kemenangan.

Proses pemilu yang serba pragmatis dan oportunistis bisa mengakibatkan pendangkalan politik.

Seluruh pemangku kepentingan pemilu diharapkan menciptakan pemilu yang bermartabat sehingga bisa melahirkan sosok negarawan.

”Kami tidak ingin pendangkalan politik dan disorientasi kenegaraan terjadi karena proses pemilu yang serba pragmatis, yang serba oportunistis, yang hanya mementingkan kemenangan,” ujar Haedar (kompas, 29/12/2023).

Salah satu bentuk Proses pemilu yang serba pragmatis dan oportunistis bisa mengakibatkan pendangkalan politik, adalah adanya dugaan mobilisasi aparatur pemerintahan desa buat memberikan dukungan politik kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu dalam Pilpres 2024.

Manouver seperti itu, dinilai bisa membuat proses pergantian kepemimpinan melalui Pemilu, tidak berjalan adil.

"Mobilisasi kepala desa ini bisa membuat unfairness kontestasi karena dinilai menguntungkan dan merugikan peserta pemilu yang lain," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.

Neni mengimbau supaya para aparatur pemerintahan desa tidak terseret dalam persaingan politik dengan alasan apapun supaya tidak merusak praktik demokrasi di tengah masyarakat.