Rempang Tanah Rakyat Melayu

Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa keadaan seperti ini, adalah hal yang berbahaya. Karena, nasib masyarakat Indonesia akan mudah tergadaikan ke tangan para kapitalis.

Dan seperti inilah, para kapitalis modern mendesain tatanan social masyarakat. Dengan mudah kekuasaan itu dia ambil lewat modal yang dia miliki.

Sehingga terciptalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, ditengah rakyat yang sudah tergadaikan oleh para elitnya ke pemilik modal atau investor.

Thomas Piketty dalam bukunya ‘’Capital in the Twenty-first Century’’ mengatakan bahwa, ketidaksetaraan merupakan ciri dominan terhadap wajah kapitalisme modern.

Maka dengan peristiwa ini, kita bisa memahami bahwa ada lobi-lobi kekuasaan dibalik perampokan tanah rempang. Keuntungan para investor, seakan menjadi prioritas utama para elit dinegeri ini, jualan janji yang mengipnotis rakyat sebelum duduk dipangku kekuasaan, sudah menjadi sindrom politik.

Ichsanuddin Noorsy dalam bukunya ‘’Kita Belum Merdeka’’ mengungkapkan bahwa, keterjajahan kita, bukan karena kuatnya tekanan dari luar, tapi juga bersedianya para elit politik untuk menjadi kaki tangan asing.

Maka dari itu kita perlu, sebuah kesadaran masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat, dan harus menjadi tugas bersama.

Karena kedaulatan negeri kita, akan terus di aborsi kekayaannya jika kita tidak memahami apa masalah yang mendasar dinegeri ini.

Kesadaran untuk merubah negeri ini ke arah yang ideal, tak hanya terlaksana ditenga-tengah masyarakat, tapi juga harus diruangan formal tempat orang memberi izin usaha kepada para korporat yang merugikan rakyat.

Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, jika tatanan social masyarakatnya diatur oleh pengaturan yang tepat.

Kegentingan yang terus terjadi dinegeri ini, harus kita sadari lebih dini. Karena mata rantai kekacauan itu terjadi akibat adanya pembiaran terhadap kerusakan yang ada oleh para elit negara.

Maka dari itu, relokasi pulau rempang bukanlah hal yang tepat untuk memajukan perekonomian dinegeri ini.

Karena kita tidak bisa melihat bahwa, solusi untuk kemajuan perekonomian suatu bangsa tidak harus lewat menggusur rakyatnya.

Dan menguntungkan para investor. Karena hak rakyat harus menjadi prioritas negara, bukan tunduk dan patuh terhadap para investor yang bisa merusak lingkungan alam Indonesia.

Bukankah demokrasi kita berpegang teguh pada prinsip ‘’dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.(*)