Hari Lahir Pancasila, Berkaca pada Cermin yang Retak

Saat ini rasa keadilan adalah wajah buram bangsa dan negara Republik ini harus dievaluasi secara kritis dalam konteks kesejahteraan rakyat Indonesia. Keadilan mencakup perlakuan yang adil, kesetaraan hak dan kesempatan, serta perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi sosial dan politik.

Dalam praktiknya, rasa keadilan ibarat berkaca pada cermin yang retak. kebijakan pemerintah dan sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama, politik, sosial, ekonomi, etnis, kini hanya sebagai kumpulan teori usang pada menara gading elit kekuasaan.

Mewujudkan rasa keadilan di Republik ini perlu diakui masih menghadapi sederet tantangan dan rintangan yang signifikan. Ketimpangan sosial, ekonomi, politik, kesenjangan regional, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah.

Kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, buruh, dan perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengkses kesejahteraan hidup yang layak.

Di sisi lain, korupsi dan praktik-praktik yang tidak etis di berbagai sektor juga merusak rasa keadilan dan memporak-porandakan kesejahteraan rakyat.

Korupsi telah merampok sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ke segelintir elite atau kelompok kepentingan yang menciptakan jurang kesenjangan dan ketidakadilan yang semakin timpang.

Oleh karena itu, momen hari lahir Pancasila, penting bagi semua elemen bangsa, pemerintah dan masyarakat perlu kembali menumbuh kembangkan semangat gotong royong guna merumuskan langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai lini kehidupan.

Sehingga tegak lurus dengan pilihan tema peringatan hari lahir Pancasila tahun ini: “Mari kita ber-Gotong Royong, Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global.

Setidaknya dalam catatan penulis, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen bangsa, Pertama aspek penguatan sistem hukum: Memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan untuk menjamin akses yang adil dan merata bagi semua warga negara. Tidak tebang pilih.

Kedua, aspek pengentasan kemiskinan: Mengadopsi kebijakan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, termasuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Ketiga, aspek pemerataan pembangunan: Mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dengan memperhatikan pengembangan infrastruktur, investasi, dan kesempatan kerja bagi masyarakat terkhusus warga pribumi setempat.

Keempat, aspek transparansi dan akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pemberantasan korupsi, dan memperkuat mekanisme pengawasan.

Dan aspek paling penting dari semua itu adalah aspek spiritual yang harus ditanamkan kepada seluruh elemen anak bangsa yang senafas dengan nilai sila pertama Pancasila.

Rasa Keadilan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Sosiologis Perbincangan tentang rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam perspektif sosiologis dapat menggunakan pendekatan analisis terhadap struktur sosial, interaksi sosial, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Di tengah kehidupan masyarakat, pertanyaan tentang keadilan sering kali dikaitkan dengan distribusi sumber daya dan kesenjangan sosial.