3 Hakim Pengadilan Niaga Makassar Dilaporkan ke KPK dan Bawas MA

Hanya percaya dengan KTP, putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial disebut bermasalah.

"Bahkan bukti saling bertolak belakang saja diterima, mestinya dikesampingkan. Salah satu faktanya, dalam gugatan saat gugat ke PHI Vitalis Pandi mengaku kerja dengan klien saya sejak 1994 tapi bukti yang diserahkan kerja sejak 2009," beber Ricky.

"Tak singkron kan. Pada tahun 1994 pun klien saya belum ada karena baru ada pada 2002. Jadi dari bukti saja sudah saling tabrakan. Tapi itu tetap diterima oleh 3 terlapor hakim pemutus di situlah letak pelanggaran kode etiknya," tegasnya.

Ricky juga mengungkapkan, sudah ada LP dijadikan bukti, tetapi diabaikan juga tiga hakim pemutus.

"Dari awal kami sudah dalilkan pembuktian sudah tidak sederhana lagi dan PKPU pertama kami menang. PKPU kedua ada yang tidak beres karena tetap diterima padahal Pemohonnya sendiri sudah ditolak saat PKPU pertama terlebih tak punya legal standing karena bodong kegiatan usahanya dan para kreditur lain pun semuanya bermasalah," sebutnya.

Salah satu Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Widya Sudirman membenarkan adanya sidang PKPU tersebut.

Sidang lanjutan dikakatakan Widya akan dilaksanakan Senin (3/4/2023).

Namun terkait tiga hakim yang dilaporkan, Widya mengatakan belum mengetahuinya.

"Saya tidak tahu," katanya.(*)