TAG
UU Pilkada
-
UU Pilkada Digugat, Minta Biaya Pemilihan Dibebankan ke APBN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Walikota, dan Bupati digugat ke Mahkamah Konstitusi. .
Minggu, 29 Desember 2024 -
Presiden BEM Hukum UMI: Sistem Pemerintahan di Indonesia Seperti Kerajaan
Presiden BEM Hukum UMI Adam Rifqi menilai ada akumulasi kemarahan masyarakat yang disuarakan. Puncaknya saat pembahasan RUU Pilkada hampir saja
Jumat, 30 Agustus 2024 -
Ricuh, Kapolrestabes Makassar Mokhamad Ngajib: Ada Penyusup di Demo Kawal Putusan MK
Unjuk rasa kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Makassar, Sulawesi Selatan, sejatinya berlangsung damai dan kondusif.
Jumat, 30 Agustus 2024 -
Ciri Pakai Hitam, Kelompok Perusuh Saat Demo Kawal Putusan MK 26 Agustus di Makassar
Demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak politik dinasti di Makassar, Sulsel, Senin (26/8/2024), berakhir ricuh.
Jumat, 30 Agustus 2024 -
'Tak Ada Takutnya dan Bukan Guru Besar Sembarangan', Nama 108 Profesor Unhas Tolak Revisi UU Pilkada
Sebanyak 108 Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan menolak revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Dalam pernyataan sikap tertanggal 22 Agustus
Sabtu, 24 Agustus 2024 -
'Jokowi-DPR Stop Begal Konstitusi'
Para demonstran yang terdiri dari berbagai organisasi ini mulai memadati pintu gerbang Kantor DPRD Palopo sekitar pukul 14.53 Wita.
Jumat, 23 Agustus 2024 -
Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Makassar Kondusif, Kapolda Sulsel: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa
Saat pelaksanaan demo, jebolan Akpol 1991 ini mengaku, fokus memberikan pengawalan secara humanis.
Kamis, 22 Agustus 2024 -
Sosok Sufmi Dasco Tunda Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Profil Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra menunda rapat paripurna pengesahan RUU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 -
Alasan DPR RI Tunda Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Alasan DPR RI memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kamis, 22 Agustus 2024 -
UUD 1945 Larang Putusan MK Dianulir oleh UU, Manuver DPR RI Jegal PDIP dan Anies Gagal Total!
Sebelumnya, MK memberikan angin segar bagi sejumlah pihak utamanya partai yang terkendala ambang batas minimal 20 persen perolehan kursi di DPRD.
Rabu, 21 Agustus 2024 -
Daftar 80 Ketua dan Anggota Baleg DPR Utak-atik UU Pilkada: Ada Arteria Dahlan, Jenderal, Profesor
Badan Legislasi DPR RI kini jadi sorotan karena merivisi UU Pilkada setelah MK memberi kelonggaran ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah.
Rabu, 21 Agustus 2024 -
Tak Terima Masa Jabatan Wali Kota Makassar Dipangkas? Danny Pomanto Gugat UU Pilkada ke MK
Danny menjelaskan, ia dihubungi Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) untuk ikut menggugat undang-undang Pilkada.
Senin, 29 Januari 2024 -
Alasan Danny Pomanto Ikut Gugat UU Pilkada
UU Pilkada Pasal 201 dinilai telah merugikan 270 kepala daerah karena masa jabatan terpangkas jika pilkada serentak.
Senin, 29 Januari 2024 -
Pemerintah Sepakat Cabut RUU Pemilu, Andi Luhur Prianto: Kepala Daerah Gelandangan Politik
Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 2023, akan kehilangan momentum kekuasaan dan berpotensi menjadi gelandangan politik.
Selasa, 9 Maret 2021 -
Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas
Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas
Sabtu, 21 November 2020 -
PKS Sulsel Tak Permasalahkan Eks Koruptor Maju Pilkada
Politisi dari partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut mengatakan kita harus berprasangka baik. Setiap orang bisa berubah sikapnnya
Minggu, 15 Desember 2019 -
Ketua DPRD Gowa Sebut Draf RUU Pilkada Tidak Adil
Ia menyebutkan dalam draf revisi itu, ASN, Polri dan TNI tidak lagi berhenti dan keluar dari ASN maupun jabatannya jika mencalonkan diri jadi gubernur
Minggu, 3 November 2019