Breaking News:

Netralitas ASN

Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas

Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM
Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas, Muhammad Hasrul 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam Pilkada Kepala Desa dan ASN Tetap Harus Netral, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unhas

Sudah dua kepala desa di Sulawesi Selatan yang dilaporkan ke penegak hukum karena dianggap tidak netral atau menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Kedua kepala desa ini masing-masing berasal dari Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Dan salah satunya sudah diputus di pengadilan.

Sementara itu, berdasarkan data dari KASN Sulsel, pelanggaran ketidak netralitasan ASN jauh lebih tinggi, mencapai 58 kasus.

Keduanya dianggap melanggar Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Namun, berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan kepala desa, belum ada ASN yang dihukum pidana.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, Dr Muhammad Hasrul menjelaskan bahwa posisi ASN dan kepala desa terkait netralitas itu sama.

"Sebenarnya kepala desa sama dengan ASN, tidak boleh berpihak, mereka harus netral, karena dia menjadi penyelenggara pemerintahan, walaupun dilevel paling bawah," ujarnya, Sabtu (21/11/2020).

Jadi menurutnya memang ancaman pidana pemilu itu juga bisa menjerat ASN.

"Bisa divonis pidana, kalau itu pelanggaran pemilu. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, sudah jelas diundang- undang dijelaskan, kalau dia memang masuk ke pidana pemilu, ujung-ujungnya kalau ada kesalahan langsung di pidana. Tidak ada pembeda sama sekali," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved