Majelis Hakim Nilai Sengketa Kredit Ranah Perdata, Agus Fitrawan Divonis Bebas

TRIBUN-TIMUR.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar memutuskan membebaskan terdakwa Agus Fitrawan dalam perkara dugaan korupsi kredit bank.

Hakim menilai sengketa kredit yang dipersoalkan merupakan ranah perdata, bukan tindak pidana korupsi.

Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Agus Fitrawan dengan pidana penjara selama dua tahun.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Baik unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur kerugian keuangan negara dinilai tidak terpenuhi.

Majelis hakim menegaskan hubungan hukum antara bank dan debitur lahir dari perjanjian kredit yang sah.

Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah seharusnya ditempuh melalui mekanisme keperdataan dan administrasi perbankan, bukan pendekatan pidana.

"Kerugian yang diklaim dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti, terlebih jaminan kredit belum dieksekusi," tulis majelis hakim dalam pertimbangan putusannya, seperti rilis diterima, Jumat (23/1/2026) malam.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan para ahli yang dihadirkan selama persidangan.

Para ahli menegaskan kesalahan manajerial atau risiko bisnis dalam dunia perbankan tidak serta-merta dapat dipidana.

Pemidanaan, menurut majelis, hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya niat jahat, penyalahgunaan wewenang, atau keuntungan pribadi dari suatu tindakan.

Dalam perkara ini, Agus Fitrawan dinilai bertindak dalam koridor kewenangan jabatannya.

Ia juga tidak terbukti menerima manfaat pribadi dari pencairan kredit yang dipermasalahkan.

Dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan dinilai sebagai ranah disiplin internal.