TAG
Kementerian Dalam Negeri
-
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025
Rabu, 27 Agustus 2025
-
Gerakan premanisme dan ormas mengganggu investasi sehingga negara rugikan hampir Rp900 triliun.
Jumat, 25 Juli 2025
-
Pemkab Trenggalek dengan Pemkab Tulungagung konflik atas kebijakan dari kementerian dalam negeri (Kemendagri), Selasa (24/6/2025).
Selasa, 24 Juni 2025
-
Prasetyo Hadi memastikan retreat kepala daerah terpilih tidak memakai dana dari APBD di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Jumat, 14 Februari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, retret kepala daerah sepenuhnya dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),
Jumat, 14 Februari 2025
-
Tito Karnavian mengangkat Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw sebagai pelaksana tugas Sekjen Kementerian Dalam Negeri
Selasa, 11 Februari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima usulan agar adanya 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia.
Selasa, 10 Desember 2024
-
Dalam proses evaluasi kinerja tersebut, Prof Zudan memaparkan presentasi capaian Sulsel selama tiga bulan, periode Mei - Agustus 2024.
Kamis, 12 September 2024
-
IPDN merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jumat, 17 Mei 2024
-
Alumni IPDN akan langsung terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah menyelesaikan pendidikan.
Rabu, 8 Mei 2024
-
Kemendagri membeberkan kelakuan sebagian pegawai negeri sipil (PNS) pada pemilihan umum (pemilu) dan Pilpres 2024 lalu.
Rabu, 6 Maret 2024
-
Surat undangan pelantikan telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah tersebar luas.
Senin, 4 September 2023
-
da nama yang masuk yakni kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono MPd. Sugeng dikenal sebagai pejabat Kemendagri senior.
Sabtu, 22 Juli 2023
-
Pada Kamis (10/11/2022) pagi, beredar surat pengutusan PJ bupati Takalar ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kamis, 10 November 2022
-
Pansus DPRD Sulawesi Selatan terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang konsultasi dengan Kemdagri
Selasa, 25 Oktober 2022
-
DPRD Sulsel mau cari solusi atas batalnya penandatangan pertanggungjawaban APBD Sulsel 2022.
Selasa, 26 Juli 2022
-
Penilaiannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolan SDM Daerah (BKPSDMD).
Rabu, 6 April 2022
-
Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu.
Rabu, 2 Maret 2022
-
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Jumat, 4 Februari 2022
-
Legislator DPRD Sulsel Fraksi Golkar Arfandy Idris menyayangkan langkah Pemprov Sulsel mengubah dokumen APBD 2022 tanpa sepengetahuan DPRD.
Senin, 10 Januari 2022
