Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

“Selain itu, dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 juga ditegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah harus dipilih secara demokratis,” kata Endang Sari kepada Tribun Timur, Selasa (30/12/2025).

Regulasi inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan langsung rakyat.

Pemilihan langsung dinilai memberi ruang penuh bagi rakyat menentukan pemimpin daerah. 

Mekanisme ini menghilangkan peran perantara elit legislatif.

Meski demikian, Endang tidak menutup mata terkait praktik Pilkada langsung selama ini juga menyisakan banyak persoalan.

Logika kapitalisme politik masih sangat kuat dalam Pilkada langsung.

Itu mulai dari maraknya politik uang, dominasi kekuatan ekonomi, penguasaan media, hingga mahalnya biaya kampanye yang membuka ruang manipulasi opini publik. 

Kondisi tersebut dinilai mengurangi kualitas demokrasi.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz