Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar Muh Zulhamdi Suhafid melontarkan kritik tajam wacana pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
• Demokrasi di Indonesia telah terbangun lewat perjuangan panjang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui lembaga legislatif berhembus kencang.

Sejumlah partai politik di parlemen telah menyatakan sikap.

Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB setuju terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sementara itu, PDIP secara terbuka menolak wacana tersebut.

NasDem, Demokrat, dan PKS belum memberikan sikap resmi.

Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar Muh Zulhamdi Suhafid melontarkan kritik tajam wacana pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Ia menilai wacana tersebut sebagai gagasan kontroversial.

Bahkan disebutnya bentuk nyata pengkhianatan terhadap prinsip fundamental demokrasi, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat.

Gagasan mengembalikan Pilkada ke DPRD disebutnya sebagai langkah mundur yang akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.

 “Ini bukan hanya tentang mekanisme pemilihan, tapi tentang keberanian negara mempertaruhkan hak rakyat. Pilkada lewat DPRD adalah amputasi hak konstitusional warga negara, sekaligus bentuk ketidakpercayaan elit terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Zulhamdi dalam keterangannya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com pada Sabtu (3/1/2026) siang.

Selama ini, demokrasi di Indonesia telah terbangun lewat perjuangan panjang.

Reformasi tahun 1998 disebutnya harus diwariskan dengan menjaga proses demokrasi.

"Mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD sama saja memutar haluan sejarah dan menyerahkan masa depan demokrasi ke ruang tertutup yang rawan transaksi politik," kata Presiden Mahasiswa UIN Alauddin ini.

Dengan begitu, rakyat disebutnya hanya akan kembali menjadi penonton.