Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat

Sementara kursi kekuasaan diperebutkan di balik pintu rapat, tidak lagi dari bilik suara

Zulhamdi menegaskan Pilkada langsung adalah manifestasi nyata Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 

Zulhamdi khawatir adanya risiko menguatnya oligarki politik.

Ketika integritas pemimpin daerah terancam oleh kepentingan segelintir elite.

 “Ini bukan hanya wacana berbahaya, ini ancaman sistemik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Zulhamdi.

Pilkada melalui DPRD baginya membuka ruang kompromi kepentingan dan potensi jual-beli dukungan politik yang sulit dikontrol publik. 

Transparansi akan kabur dan integritas kepemimpinan daerah terancam. 

“Ini bukan hanya wacana berbahaya, ini ancaman sistemik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” lanjutnya.

Ia meminta para pejabat politik tidak mempermainkan kedaulatan rakyat. 

Rencana kebijakan pemilihan tertutup dinilai telah meruntuhkan demokrasi

“Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga martabat demokrasi kita. Indonesia tidak butuh demokrasi yang dikendalikan elit, Indonesia butuh demokrasi yang hidup di tangan rakyat,” tegasnya.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Endang Sari mengingatkan bahaya serius dominasi elit jika wacana Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD

Pilkada tak langsung berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

Mantan Komisioner KPU Makassar itu menjelaskan pengalihan sistem pemilihan kepala daerah dari DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat memiliki dasar konstitusional yang kuat. 

Dasar tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.