Mahasiswa hingga Juru Parkir, Jejak Digital Bongkar Provokator Pembakaran DPRD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Jejak digital menjadi kunci pengungkapan provokator pembakaran dua gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

DPRD Sulsel berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.

DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini.

Kantor para Wakil Rakyat ini dibakar saat demo ricuh di Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. 

lihat foto

Demo di penghujung bulan kemerdekaan di Kota Daeng julukan Makassar maupun Kabupaten di Sulsel menanggapi isu nasional dan insiden tragis memicu kemarahan publik. 

Baca juga: BREAKING NEWS: 10 Orang Ditahan soal Pembakaran DPRD Makassar, 2 Lagi Terkait Ricuh di DPRD Palopo

Mulai dari kematian Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online tewas setelah diduga dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). 

Insiden ini memicu gelombang solidaritas dan kemarahan di berbagai daerah, termasuk Makassar.

Tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Desakan transparansi gaji dan pembubaran DPR sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan kebijakan.

Demo yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan besar, menyebabkan empat korban jiwa. 

Mereka yang meninggal dalam insiden ini Muhammad Akbar Basri alias Abay (26) Pegawai Humas DPRD Makassar.

Sarinawati (26) Staf Anggota DPRD Makassar dari PDIP Andi Tenri Uji.

Saiful Akbar (43) Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah. 

Rusdamdiansyah alias Dandi (25) pengemudi ojek online. Meninggal dunia setelah dikeroyok massa di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar karena dituduh intel.

Puluhan kendaraan terbakar di DPRD Makassar, salah satunya milik Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Kerugian negara atas dibakarnya DPRD Makassar diperkirakan mencapai Rp250 miliar. Itu berdasarkan olah TKP Polda Sulsel Senin (1/9/2025) kemarin.

Baca juga: SAKSI KATA: Kami Lawan Pakai Tangan Kosong Tapi Dilempar Bom Kisah Staf DPRD Makassar Hadapi Massa

Terbaru, Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel telah mengamankan 10 terduga pelaku, Selasa (2/9/2025).

Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.

"10 yang diamankan di sini, tiga orang di DPRD Provinsi, tujuh orang di DPRD Makassar," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto kepada Tribun, Selasa (2/9/2025)

Lulusan Akpol 1996 ini menyebut, para terduga berasal dari berbagai latar belakang.

Diantaranya mahasiswa.

"Pekerjaan macam-macam. Ada petugas kebersihan, buruh harian, mahasiswa satu, juru parkir, tidak bekerja, wiraswasta, pelajar SMA umur 17 tahun," kata mantan Kapolres Kolaka, Sulawesi Tenggara ini.

Kabidhumas Polda Sulteng di tahun 2019 ini mengungkapkan tiga peran berbeda dari para pelaku: pembakar, pengajak lewat media sosial, dan penjarah.

"Ada yang melakukan pengrusakan bersama, pembakaran, kemudian ada 363 dan 362, pencurian dan pemberatan," ujar perwira yang berpengalaman dalam bidang Reserse.

Satu pelaku dikenakan pasal ITE karena diduga memprovokasi lewat media sosial.

Pasal ITE merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016.

UU ini mengatur perilaku dan transaksi di ruang digital, termasuk penggunaan media sosial, penyebaran informasi, dan aktivitas elektronik lainnya.

"Satunya ada ITE, yang melakukan ajakan atau provokasi untuk kegiatan kemarin depan DPR, iya mahasiswa satu orang," sebut Didik.

Ia membenarkan siaran langsung TikTok turut membantu pengungkapan kasus.

"Iya, salah satunya itu, " pungkasnya.

Dua pelaku lainnya diamankan terkait kerusuhan di Gedung DPRD Kota Palopo.

Kerusuhan di Gedung DPRD Kota Palopo terjadi Senin (1/9/2025) sekitar pukul 16.00 Wita.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah massa memaksa masuk ke ruang paripurna.

Mereka membanting meja dan kursi, mencoret dinding, serta melempari gedung dengan batu.

Akibatnya, sejumlah kaca jendela pecah dan halaman gedung dipenuhi pecahan kaca serta batu.

Polisi menembakkan gas air mata sebanyak lima kali untuk membubarkan massa. Bentrokan menyebabkan seorang jurnalis dan seorang polisi terluka.

Kerusuhan ini bagian dari gelombang aksi yang juga melanda Makassar dan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan. 

"Yang dua orang di Palopo, pengrusakan, pasal 170 pengrusakan secara bersama-sama, termasuk pembakaran," tambahnya.

Sebelumnya, belasan orang ditangkap pasca demo rusuh di Makassar, Jumat-Sabtu (29–30 Agustus 2025).

Dua gedung DPRD terbakar: DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani dan DPRD Provinsi Sulsel di Jl Urip Sumoharjo.

Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono menyebut 10 orang diamankan untuk kasus di Makassar dan dua orang untuk kericuhan di Palopo.

"Sudah ada 10 yang kita amankan untuk dua gedung DPRD di Makassar dan dua orang untuk kericuhan di DPRD Palopo," kata Setiadi.

Ia belum merinci keterlibatan masing-masing pelaku, namun menegaskan hasil penyelidikan akan dipaparkan secara transparan.

"Iya nanti dirilis semua, tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untuk ada tersangka lain," ujarnya.

Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyebut olah TKP di lokasi kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar masih berlangsung.

"Belum selesai," singkatnya.

Sehari sebelumnya, Senin (1/9/2025) Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono mengecek langsung olah TKP. Ia menegaskan semua pelaku akan diproses hukum.

"Ini proses yang kita lakukan, dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini," kata Rusdi.

Ia menyebut total kendaraan terbakar sebanyak 61 mobil dan 15 motor. Puluhan kendaraan rongsok dijadikan bukti dalam penyelidikan.

"Ini menjadi salah satu bukti kerusakan dan juga aset negara di sini," ujarnya.

Rusdi menyebut kerugian negara akibat kerusuhan itu mencapai Rp250 miliar.

"Total lebih kurang sekitar Rp250 miliar kerugian negara akibat perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab," tuturnya. (*)