Dikoordinir Satpol PP, 8.606 Poskamling Se-Sulsel Bakal Diaktifkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pos Keamanan Lingkungan di Sulawesi Selatan (Sulsel) Kembali diaktifkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel menginisasi kembali keaktifan Pos Kamling di Sulsel

Saat ini, terdapat 8.606 unit Pos Kamling tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel yang akan dievaluasi dan diaktifkan.

Satpol PP Sulsel akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota segera turun ke masyarakat dalam menginisasi keaktifan pos kamling.

Kabid Linmas dan Damkar Satpol PP Sulsel, Fahlevi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keamanan lingkungan berjalan selaras dengan pelayanan publik dasar.

“Kita menghidupkan kembali Pos Kamling di seluruh daerah berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri. Ini bagian dari upaya memperkuat keamanan lingkungan dan mencegah potensi gangguan ketertiban,” ujar Fahlevi dalam keterangannya usai rapat di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, keberadaan Pos Kamling di sejumlah daerah mulai menurun.

Padahal pos pengamanan berbasis masyarakat itu terbukti efektif sebagai garda terdepan pencegahan tindak kriminalitas, konflik sosial, dan bencana.

Selain fokus pada keamanan lingkungan, Pos Kamling dan Posyandu akan diintegrasikan sebagai bagian dari Posyandu Era Baru.

Bidang Kamtibmas pada Posyandu Era Baru berfokus pada kegiatan seperti penyuluhan pasca bencana, pencegahan kekerasan, dan penegakan ketertiban umum.

“Posyandu tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi simpul koordinasi pelayanan dasar masyarakat di berbagai bidang, termasuk keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini bentuk sinergi nyata lintas sektor,” jelas Fahlevi.

Langkah integrasi ini ini mendapat dukungan dari seluruh Kepala Satpol PP kabupaten/kota.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Dorong Poskamling Makassar Jadi Model Nasional

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Parepare, Sukardi, menyebut kolaborasi akan memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat.

“Kami memberikan penekanan kepada daerah untuk mengaktifkan kembali kamtibmas di seluruh wilayah, terutama di kelurahan dan desa. Sinergi antara pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, RT/RW, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Sukardi.