Ketika Bahasa Penguasa Kehilangan Empati

Pelajaran sederhana ini justru kerap absen dalam komunikasi para elite pemerintahan.

Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik berkali-kali diwarnai pernyataan pejabat yang memicu kontroversi.

Mulai dari analogi yang dianggap menyederhanakan persoalan energi, usulan kebijakan yang dinilai kurang sensitif terhadap persoalan gender, hingga komentar yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto juga beberapa kali memantik perdebatan melalui pernyataan yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks.

Tentu setiap pernyataan memiliki konteks.

Namun dalam komunikasi publik, yang dinilai bukan hanya maksud pembicara, melainkan juga makna yang diterima pendengar.

Karena itu, menyebut berbagai kontroversi tersebut sekadar sebagai “salah ngomong” terasa terlalu sederhana.

Yang lebih menarik adalah menelaah mengapa pola yang sama terus berulang.

Dalam ilmu bahasa, terdapat pandangan bahwa bahasa tidak pernah lahir dari ruang kosong.

Hipotesis Relativitas Linguistik yang dipopulerkan Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf menjelaskan bahwa cara manusia memahami realitas memengaruhi bahasa yang digunakannya.

Bahasa bukan sekadar alat menyampaikan pikiran, melainkan juga cerminan cara berpikir.

Ketika seorang pejabat berulang kali melontarkan pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap pengalaman masyarakat, publik wajar bertanya: apakah persoalannya hanya pada pilihan kata, atau ada jarak yang semakin lebar antara pengalaman hidup penguasa dan realitas yang dihadapi warga sehari-hari?

Fenomena ini bukan monopoli satu pemerintahan.

Dalam berbagai rezim, kontroversi serupa terus berulang.

Pola tersebut menunjukkan kemungkinan adanya jarak sosial antara elite dan warga, sehingga bahasa yang digunakan penguasa lebih mencerminkan perspektif lingkar kekuasaan daripada pengalaman masyarakat luas.