Ketika Bahasa Penguasa Kehilangan Empati

Masalah terbesar dari berbagai kontroversi komunikasi elite bukanlah viralnya satu atau dua pernyataan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah akumulasi dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Setiap kali muncul kritik, respons yang sering terdengar adalah bahwa pernyataan tersebut dipotong dari konteks atau disalahartikan.

Penjelasan itu mungkin benar dalam beberapa kasus.

Namun jika kontroversi yang sama terus berulang, publik berhak mempertanyakan apakah persoalannya benar-benar terletak pada pendengar atau justru pada pola komunikasi yang belum berubah.

Pada akhirnya, pejabat publik tidak cukup hanya menguasai substansi kebijakan.

Mereka juga harus memahami bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan.

Sebab dalam demokrasi modern, kualitas komunikasi bukan pelengkap kepemimpinan, melainkan bagian dari kepemimpinan itu sendiri.

Setiap kata yang keluar dari mulut penguasa bukan sekadar rangkaian bunyi.

Ia adalah tindakan politik yang akan dinilai, ditafsirkan, dan diuji oleh publik.

Karena itu, komunikasi publik pada dasarnya bukan hanya soal kemampuan berbicara, melainkan juga kemampuan memahami, menghormati, dan merasakan pengalaman masyarakat yang dipimpin.(*)