Bapenda Sebagai Kunci Kapabilitas Kota Makassar

Kota Makassar memiliki potensi yang besar karena telah memiliki inovasi berupa digitalisasi sistem pendapatan daerah dengan hadirnya Pakinta.

Disisi lain, hadir pula Lontara+ sebagai sebuah inovasi super platform Kota Makassar, yang telah banyak mendapatkan perhatian publik akhir-akhir ini.

Kolaborasi antara keduanya, dapat disebut sebagai pengungkit utama pembangunan Kota Makassar, dimana Pakinta mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah secara internal, sementara Lontara+ membuka akses layanan perpajakan langsung ke tangan warga.

Kolaborasi dua sistem inilah yang perlahan menutup kesenjangan antara potensi pendapatan yang dimiliki kota dengan realisasi yang berhasil dikumpulkan. 

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

Integrasi antara Pakinta dan Lontara+ juga membawa dimensi baru dalam hal transparansi. Wajib pajak kini dapat memantau status pembayaran mereka secara langsung dan real-time, tanpa harus menunggu konfirmasi manual atau mendatangi kantor pelayanan.

Di sisi pemerintah, data pembayaran yang tersentralisasi membuat proses audit dan pengawasan menjadi lebih akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran yang selama ini menjadi tantangan dalam tata kelola pajak daerah.

Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan pun perlahan tumbuh. Ketika proses pembayaran menjadi lebih mudah, transparan, dan terintegrasi dengan layanan yang digunakan sehari-hari, literasi pajak masyarakat meningkat secara organik.

Wajib pajak tidak lagi memandang kewajiban perpajakan sebagai beban birokratis yang menyulitkan, melainkan sebagai bagian dari rutinitas digital yang sederhana dan terpercaya.

Sinergi dalam Satu Ekosistem

Di level kelembagaan, dampak digitalisasi dirasakan jauh lebih luas. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang sama, mendukung visi besar Makassar sebagai "Smart City" yang sesungguhnya.

Integrasi data antar sistem dapat mengalir lebih kuat, termasuk dengan integrasi dengan perbankan dimana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berada dan berbagai platform eksternal, sehingga sinergi antar OPD bukan lagi hanya sekedar cita-cita, tetapi akan menjadi kenyataan operasional yang berjalan setiap hari.

Lebih dari itu, platform ini juga dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. UMKM, warga di kawasan pinggiran, hingga mereka yang akses digitalnya masih terbatas, semuanya dapat menikmati layanan publik melalui satu pintu masuk yang sama.

Inklusivitas bukan lagi sekadar slogan dalam dokumen perencanaan daerah, tapi perlahan akan menjadi prinsip yang tertanam dalam bangunan sistem digitalisasi perkotaan secara keseluruhan.

Digitalisasi sebagai Strategi Pembangunan Kapabilitas Kota