Sulsel Jangan Ikut Tersandera IKN

TRIBUN-TIMUR.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengembalikan diskursus ibu kota pada rel yang jernih: Indonesia masih beribu kota di Jakarta.

Putusan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, pada 12 Mei 2026, menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Putusannya tegas: tanpa keputusan presiden, perpindahan ke Nusantara belum sah.

Namun persoalannya tidak sesederhana itu.

Negara hari ini tampak hidup di ruang antara: antara keputusan yang belum diambil dan realitas yang sudah terlanjur berjalan.

Dalam kacamata Pierre Bourdieu, Jakarta masih menjadi habitus kekuasaan, pusat yang sarat modal politik, ekonomi, dan simbolik.

Sementara Nusantara masih berstatus field yang sedang dibangun, belum cukup kuat untuk menarik seluruh gravitasi kekuasaan berpindah.

Negara belum benar-benar bergerak, tetapi masyarakat sudah lebih dulu menyesuaikan diri.

Di sinilah letak persoalan serius bagi daerah, terutama Sulawesi Selatan.

Selama tujuh tahun terakhir, Sulsel dipacu dalam narasi besar sebagai penyangga IKN.

Infrastruktur dibayangkan, rantai pasok disiapkan, bahkan di Sidenreng Rappang kebutuhan beras dan telur untuk IKN telah dihitung harian.

Ini bukan sekadar optimisme, melainkan investasi praksis.

Tetapi ketika keputusan pusat belum juga final, seluruh kesiapan itu terancam menjadi spekulasi yang mahal.

Dalam perspektif Ibnu Khaldun, Nusantara seharusnya menjadi embrio umran baru—peradaban yang ditopang solidaritas dan kepastian arah.

Masalahnya, umran tidak tumbuh dari keraguan.