Mengapa Jurusan Keguruan Mulai Diragukan?

Guru dituntut menjadi fasilitator, mentor, bahkan pembelajar sepanjang hayat.

Artinya, jurusan pendidikan justru menjadi salah satu bidang yang paling dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Paradoks kebijakan di tengah kebutuhan nyata, salah satu alasan yang kerap dikemukakan dalam rencana penghapusan program studi keguruan adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak lulusan keguruan yang belum terserap secara optimal di dunia kerja formal.

Namun, menjadikan fakta ini sebagai dasar penghapusan program studi adalah pendekatan yang simplistik dan berisiko.

Permasalahan utama bukan terletak pada banyaknya program studi, melainkan pada tata kelola distribusi guru, kebijakan rekrutmen, serta kualitas pendidikan itu sendiri.

Di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil, kekurangan guru masih menjadi persoalan kronis.

Di sisi lain, di wilayah perkotaan terjadi penumpukan tenaga pendidik.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan bukan pada kuantitas lulusan, melainkan pada sistem distribusi dan perencanaan tenaga pendidik yang belum optimal.

Dengan demikian, penghapusan program studi bukanlah solusi yang menyentuh akar masalah.

Sebaliknya, kebijakan ini berpotensi menciptakan kesenjangan baru di masa depan, ketika kebutuhan guru meningkat tetapi suplai tenaga pendidik berkualitas justru berkurang.

Kompetisi tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan membuka akses bagi lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru melalui jalur pendidikan profesi (PPG) semakin memperumit posisi lulusan keguruan.

Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menciptakan kompetisi yang tidak sepenuhnya seimbang.

Lulusan keguruan telah menjalani proses panjang dalam mempelajari pedagogi, psikologi pendidikan, serta praktik mengajar yang terstruktur.