Politik Ayam

Oleh; Abdul Karim
Ketua Dewas LAPAR Sulsel / Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Konon, ayam adalah salah satu mahluk kuno di dunia.

Sekitar tahun 800 SM dan 700 SM, ayam mencapai Tanduk Afrika sebagai bagian dari perdagangan maritim yang berkembang.

Sekitar 1500 SM, orang-orang di Asia Tenggara telah mengenal ayam hutan.

Prancis, negeri makmur itu menggunakan logo ayam jantan.

Para raja di Prancis menjadikan ayam jantan sebagai simbol keberanian.

Saat revolusi Prancis pecah (1789-1799) ayam jantan menjadi simbol perjuangan rakyat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Barangkali karena kunonya, ayam di Indonesia menjadi hewan mitologi yang dinamis dikisahkan dalam sejarah bangsa nusantara.

Kisah-kisah kuno tentang ayam bertebaran di negeri kita.

Kisahnya seputar persembahan, upeti dan konsumsi disegala lapisan kelas sosial.

Namun, mungkin kita tak pernah sempat memikirkan bila perilaku ayam ada kemiripan dengan laku politik dinegeri kita.

Simaklah misalnya, ayam punya naluri kompetisi saat mereka disuguhkan makanan.

Mereka berkompetisi menyantap suguhan pakan-pakan yang ditaburkan.

Saling mengejar, saling mematuk, saling bertengkar demi makan. 

Usai ayam berkompetisi dapat makan dengan caranya masing-masing, mereka bersahabat lagi.

Hubungannya cair lagi.

Mereka berkonflik kembali saat makanan ditabur oleh tuannya. 

Bukankah politik dinegeri ini sarat kompetisi seperti itu pula?

Bukankah kompetisi politik sering mempertengkarkan orang-orang lalu berkoalisi demi “kue yang hendak dimakan?”

Bukankah konflik-sengketa politik sering berlangsung karena soal “kue yang dimakan?” Persis fenomena ayam bukan?

Lalu ayam pada kandang yang sama, makanan-minumannya sama pula.

Namun ukuran berat badannya berbeda.

Mengapa begitu? Selain soal genetik, juga karena kekuatan dan kekuasaan.

Ayam yang kuat biasanya menguasai dominan makanan dan minuman yang disajikan.

Sementara ayam yang lemah, menyingkir dan mengalah.

Mereka makan dan minum setelah ayam yang kuat kenyang.

Ayam yang kuat menjadi penguasa kandang. 

Dunia politik begitu pula.

Puak yang kuat akan menjadi penguasa kandang politik.

Selanjutnya mereka akan menguasai banyak hal.

Mereka mampu mengaturnya, mengendalikannya, dan mengontrolnya.

Bedanya dengan ayam kuat tadi adalah mereka punya rasa kenyang.

Sementara penguasa kandang politik tak kunjung kenyang.

Lambung ayam dan lambung manusia memang beda, namun fungsi lambung keduanya sama saja; untuk kenyang.

Dalam konteks politik, istilah “hukum rimba” tak relevan lagi rasanya.

Sebab satu persatu rimba punah, berubah menjadi industri atau lainnya.

Kita sebaiknya menggunakan istilah “hukum ayam” saja dalam menyimak politik.

Sebab ayam begitu dekat dengan kita.

Konteks “hukum ayam” itu dapat kita mendefenisikannya menjadi “politik ayam” dalam memotret pergerakan politik negeri kita.

Praktek “politik ayam” dinegeri kita sungguh massif; kompetisi yang kuat, konflik yang diulik, hingga koalisi diujung. 

Lau posisi rakyat dimana? Kelihatannya rakyat ibaratnya sebagai pakan.

Mereka laksana dedak, konsentrat dan jagung yang diperebutkan sebagaimana dalam dunia per-ayaman.

Lihatlah ayam-ayam itu, pakan diperebutkan, dipatuk, sesekali digaruknya dengan kaki lantas dipatuk lagi hingga si ayam kenyang.(*)