Bantuan untuk Korban, Bukan Panggung untuk Elit

Padahal, kepemimpinan dalam situasi bencana membutuhkan hal yang jauh lebih substansial, mulai dari perencanaan mitigasi, sistem logistik yang responsif, kesiapsiagaan daerah, alokasi anggaran yang tepat, hingga koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.

Korban banjir tidak membutuhkan drama heroik sesaat, melainkan jaminan bahwa mereka akan memperoleh bantuan secara cepat, tepat, dan merata.

Dalam standar internasional penanganan bencana, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, pemimpin ideal justru dituntut untuk memastikan tata kelola bencana berjalan berdasarkan protokol dan sains, bukan berdasarkan kamera.

Pemimpin harus mampu mengomunikasikan informasi yang akurat, menggerakkan sumber daya secara efektif, meminimalkan risiko politik terhadap relawan, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran.

Bukan tampil memanggul beras atau membersihkan rumah demi viral di media. Lagi pula, pencitraan di tengah bencana dapat merusak kepercayaan publik.

Ketika warga melihat bantuan disalurkan dengan membawa nama partai, foto pribadi, atau rombongan pejabat yang datang lebih banyak untuk berswafoto ketimbang bekerja, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas perorangan, tetapi juga legitimasi institusi negara.

Bahkan dalam jangka panjang akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas, lemahnya partisipasi warga, dan meningkatnya sinisme terhadap pemerintah.

Jadi, sudah saatnya pejabat publik menempatkan bencana pada konteks yang seharusnya, yaitu sebagai peristiwa kemanusiaan, bukan panggung politik.

Bantuan harus disalurkan tanpa label, tanpa simbol partai, dan tanpa memosisikan warga terdampak sebagai latar belakang drama kepemimpinan.

Pemimpin yang baik adalah mereka yang membiarkan kinerja berbicara, bukan kamera.

Sesungguhnya hikmah di balik bencana ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki standar kepemimpinan krisis.

Dengan mengedepankan empati, profesionalisme, serta tata kelola penanganan bencana yang berbasis data dan prosedur, pemerintah dapat memulihkan kembali kepercayaan warga.

Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi mempermalukan korban dengan pencitraan murahan adalah bentuk krisis moral yang sepenuhnya dapat dicegah.

Bantuan untuk korban harus tetap menjadi prioritas. Segala hal lainnya, termasuk pencitraan politik, seharusnya dikesampingkan dan dibuang jauh-jauh.(*)