Bantuan untuk Korban, Bukan Panggung untuk Elit

Oleh: Hafiz Elfiansya Parawu

Dosen FISIP dan Program Pascasarjana Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Bencana merupakan ruang di mana solidaritas seharusnya bekerja lebih cepat daripada kamera, dan rasa empati seharusnya hadir lebih kuat daripada simbolisme politik.

Namun, ketika banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini, publik justru disuguhi rangkaian adegan yang lebih mirip panggung pencitraan ketimbang aksi kemanusiaan yang tulus.

Di tengah nestapa warga yang kehilangan rumah, sanak keluarga, dan harta benda, beberapa pejabat publik tampak menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk membangun citra personal maupun politik.

Dalam sebuah rekaman video, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan nampak seorang diri memanggul sekarung beras seolah menjadi relawan lapangan.

Anggota DPR Verrell Bramasta tampil dengan rompi menyerupai rompi antipeluru dilengkapi name tag dalam kunjungan ke lokasi banjir, menghadirkan kesan dramatis yang over dosis.

Adapula Zita Anjani, putri kedua Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, juga tampil dalam video sedang membersihkan rumah warga, sebuah aksi yang baik pada dasarnya, namun menjadi problematis ketika dikemas seolah menjadi konten visual untuk konsumsi publik.

Fenomena serupa juga muncul dari sejumlah pejabat publik lainnya.

Praktik ini bukan sekadar persoalan gaya, tetapi menyinggung isu etika kepemimpinan publik dimana pemimpin memegang mandat untuk melaksanakan tindakan kolektif yang berlandaskan kepentingan publik, bukan untuk memproduksi narasi visual demi keuntungan politik sesaat.

Ketika aksi-aksi simbolik mengambil porsi lebih besar dibandingkan kerja sistematis, kesan yang muncul adalah bencana dijadikan panggung politik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori political symbolism dan disaster politics.

Banyak pemimpin memanfaatkan kondisi krisis sebagai momen untuk menunjukkan citra tanggap dan peduli kepada rakyat.

Namun, tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan tanpa koordinasi lintas lembaga yang efektif, tindakan-tindakan simbolik hanya melahirkan “kepemimpinan performatif”.

Dalam konteks inilah publik kerap melihat pejabat turun ke lapangan bukan sebagai bagian dari manajemen krisis yang komprehensif, tetapi sebagai kesempatan tampil di depan kamera.