Kerentanan Warga Pulau Makassar: Ombak Menguat, Layanan Menyusut

Oleh: Yusnianti

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai daerah yang memiliki wilayah kepulauan, selayaknya Pemerintah Kota Makassar memiliki komitmen tata kelola pulau yang lebih responsif dengan dengan kebutuhan warga pulau dan adaptif dengan perubahan iklim.

Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah membentuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada 2015 dengan tiga kelurahan, Barang Lompo, Barang Caddi dan Pulau Kodingareng.

Kecamatan ini awalnya bagian dari Kecamatan Ujung Tanah yang kemudian dipisahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakat kepulauan. 

Namun pada kenyataannya kebijakan wilayah kepulauan ini belum didukung dengan kebijakan yang lebih teknis sehingga tata kelola pulau Kota Makassar masih kurang responsif terhadap kondisi nyata di pulau tersebut.

Keberadaan pulau yang dekat dengan kota besar sudah semestinya mendapatkan akses layanan dan pembangunan yang memadai, namun ironisnya, warga justru menghadapi berbagai kesulitan mendasar yang tidak ditangani secara komprehensif.

Fakta layanan publik di pulau ini sangat minim dan menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengelolaan layanan publik.

Tidak semua pulau memiliki fasilitas kesehatan yang memadai sehingga warga harus dilarikan ke pulau lain atau ke Kota Makassar untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak.

Aspek pendidikan hanya tersedia hingga tingkatan SMP, memaksa anak-anak menyeberang atau tinggal jauh dari keluarganya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Keterbatasan aspek spasial dan abrasi pantai mengancam pemukiman masyarakat. Kebutuhan pokok air bersih semakin sulit didapatkan sehingga warga harus membeli pasokan air bersih.

Selain itu, akses transportasi warga pulau dan pendatang tidak aman dan nyaman serta tidak bisa diakses oleh kelompok rentan.

Dermaga Kayu Bangkoa sebagai salah satu dermaga utama sangat tidak layak dengan fasilitas publik yang kotor, akses yang tidak aman, tidak ada tempat tunggu yang nyaman, serta terkesan dikelola serampangan.

Hal ini menjadi ironis ketika warga dimintai membayar retribusi namun pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang memadai.

Fakta ini lemahnya komitmen Pemerintah Kota menjadi pemerintahan kepulauan yang responsif dan adaptif.