Pak Harto, Pahlawan Bangsa?

Dalam konteks itu, menilai Pak Harto tidak cukup dengan kacamata hitam-putih. Jika dilihat dari aspek pembangunan, Pak Harto memang mewariskan sistem birokrasi yang relatif stabil, memperluas akses pendidikan dasar, dan mendorong kemajuan pertanian.

Program seperti Inpres Desa Tertinggal dan Kredit Usaha Tani menjadi fondasi pemerataan ekonomi di banyak daerah.

Banyak kalangan tua di pedesaan masih mengingat masa itu sebagai masa di mana harga sembako stabil dan pembangunan terasa nyata.

Dari sisi ini, argumentasi untuk memberi gelar pahlawan bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Pak Harto terhadap pembangunan bangsa.

Namun, gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan administratif. Ia mengandung nilai moral, simbol keteladanan, dan refleksi kolektif atas siapa yang kita anggap sebagai representasi ideal bangsa.

Maka, memberikan gelar pahlawan kepada Pak Harto tanpa terlebih dahulu menegaskan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM di masa pemerintahannya bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap keadilan historis.

Kewajaran pemberian gelar itu sesungguhnya bergantung pada cara bangsa ini memaknai “pahlawan”.

Jika pahlawan dimaknai sebagai manusia yang berjasa luar biasa bagi negara meski tak lepas dari kesalahan, maka Pak Harto bisa dimasukkan dalam daftar itu.

Namun bila pahlawan diartikan sebagai sosok yang tidak hanya berprestasi tetapi juga menjaga moralitas dan kemanusiaan, maka pengakuan tersebut masih perlu perdebatan panjang.

Diskusi tentang Pak Harto ini bukan hanya soal gelar yang diberikan, tetapi soal kedewasaan bangsa menghadapi sejarahnya sendiri. Menghargai jasa tidak berarti melupakan luka, sebagaimana mengingat luka tidak berarti menolak pengakuan terhadap capaian.

Pahlawan dalam arti sejati, adalah mereka yang menginspirasi bangsa untuk belajar dari masa lalu agar tidak mengulanginya.

Mungkin di titik inilah, wacana tentang Pak Harto sebaiknya tidak berhenti pada soal gelar, melainkan menjadi refleksi agar kekuasaan di masa kini dan mendatang tidak lagi menjauh dari keadilan.

Masyarakat Indonesia dikenal juga sebagai bangsa pemaaf sehingga mendefinisikan pahlawan dengan pengkhianat bangsa sangat tergantung rezim pemerintahan yang dipimpin presiden sebagai kepala negara, Prabowo yang juga presiden berusaha keras memenuhi rasa keadilan bagi semua rakyat, tidak terkecuali tuntutan masyarakat sipil.

Pro kontra ini sulit dihindari kecuali kebijakan pemerintah dengan argumentasi yang bisa diterima sehingga kita berharap bukan pengkhianat dijadikan pahlawan atau sebaliknya.

Pahlawan bangsa diklaim sebagai pengkhianat, tugas utama pemerintah memberikan apresiasi gelar kepahlawanan pada orang yang tepat untuk menjawab "Pak Harto, pahlawan atau bukan?"  diperlukan pikiran yang jernih dengan membandingkan tokoh yang pantas dapat gelar pahlawan tersebut atas jasanya pada bangsa dan negara, semoga.