Negara, Unjuk Rasa, dan Pertaruhan Wibawa Hukum

Kedua, jalan politik. Pemerintah bersama DPR harus mengevaluasi mekanisme penyaluran aspirasi publik.

Apabila kanal formal seperti rapat dengar pendapat, forum konsultasi publik, atau mekanisme peradilan kebijakan (judicial review) berfungsi baik, maka unjuk rasa tidak akan mudah berubah menjadi aksi anarkis.

Kejadian di Makassar adalah alarm keras bagi negara hukum kita. Jika negara terus absen, maka publik akan menilai bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara massa yang beringas bisa bebas merusak tanpa konsekuensi.

Pada titik itu, negara bukan lagi menjadi pengendali, tetapi justru dikendalikan oleh kekuatan jalanan.

Demokrasi memang rentang dengan konflik. Baik konflik antar lembaga negara, konflik negara dengan individu, konflik negara dengan kelompok maupun konflik anta individu dengan individu, namun demokrasi tidak mentolerir konflik yang merusak sistem tatanan bernegara. Oleh karena itu negara tidak boleh kalah dengan kelompok anarki.

Negara tidak boleh kalah. Lebih-lebih, negara tidak boleh sengaja membiarkan. Demokrasi hanya bisa tumbuh jika hukum ditegakkan, hak warga dihormati, dan ketertiban umum dijaga.

Membiarkan aksi anarkis sama artinya dengan merelakan demokrasi kita terperosok menjadi anarki.