Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat

Oleh: Rahmat Muhammad 

Ketua Prodi 3 Sosiologi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggalan lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat (1987) oleh Penyanyi Legendaris Iwan Fals ternyata masih relevan fenomena tahun 80_an di era sekarang. 

Rentetan Aksi Protes mulai dari Jakarta hingga ke daerah menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap Wakil Rakyat yang dipicu dari Senayan buntut dari meninggalnya pengemudi ojol.

Aksi Solidaritas sulit dibendung,  hingga imbasnya peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar dan Gedung DPRD Sulawesi Selatan pada Jumat malam, 29 Agustus 2025, menjadi salah satu tragedi politik paling kelam dalam sejarah kota ini.

Gedung yang seharusnya menjadi simbol aspirasi rakyat justru hangus terbakar, menyisakan puing, duka, dan tanda tanya besar tentang arah demokrasi lokal begitupun nasional.

Aksi demonstrasi yang awalnya bertujuan menyuarakan ketidakpuasan, berubah menjadi ledakan amarah yang menelan korban jiwa.

Motif dibalik aksi ini tidak sederhana. Pertama, demonstrasi dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak adil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan pajak, wakil rakyat justru menambah pundi-pundi mereka dengan tunjangan fantastis dengan gaya hidup hedonis.

Hal ini memperkuat kesan bahwa elite politik semakin jauh dari denyut nadi kehidupan rakyat kecil yang diwakilinya.

Kedua, aksi ini tidak bisa dilepaskan dari tragedi kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online di Jakarta yang tewas akibat kendaraan taktis Brimob.

Affan menjadi simbol penderitaan rakyat kecil yang bekerja keras di sektor informal, namun justru menjadi korban dari kekerasan aparat negara. Solidaritas sosial menyulut aksi massa yang membawa narasi “keadilan bagi rakyat kecil” ke depan gedung DPRD.

Ketiga, ada dimensi politik yang lebih besar. Teriakan massa yang meminta pembubaran DPR, bahkan menyerukan revolusi, menunjukkan betapa dalam krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan tersebut oleh demonstran dianggap DPR bukan lagi simbol demokrasi, melainkan simbol pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Tuntutan ini mengingatkan kita pada semangat Reformasi 1998, ketika ketidakpuasan rakyat memuncak terhadap rezim pemerintahan yang menindas rakyat dengan penyakit kronis Kolusi, Korupsi dan Neporisme (KKN) sebagai patologi pejabat negara di masa itu kini terulang.

Namun, di sisi lain aksi yang berujung pada pembakaran gedung juga memunculkan persoalan serius. Ada dugaan kuat bahwa provokator menyusup ke tengah massa dan memicu tindakan destruktif memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Menyadari hal ini mahasiswa turun dengan Aksi Damai yang tergabung dalam BEM dan organisasi sipil justru menolak aksi anarkis tersebut, karena sejak awal tujuan mereka adalah menyuarakan aspirasi bukan menghancurkan fasilitas publik apalagi Gedung DPRD sebagai Rumah Rakyat.