Ngopi Akademik
Orang Bijak Taat Pajak
Demikian pula di Kabupaten Bone (Sulawesi Selaran), aksi protes juga terjadi hingga sempat ricuh di depan kantor bupati.
Terbukti di beberapa daerah juga ada yang berhasil naikkan pajak tetapi masyarakat bisa memaklumi dan tidak menimbulkan gejolak jikapun terlanjur naik beberapa kepala daerah cepat merespon dengan menunda atau menurunkan demi menjaga stabilitas yang aman dan nyaman di daerah, sebagaimana juga dilakukan pemerintah kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah) yang memberikan pengurangan (discount) PBB dari 40 % hingga 99 % .
Hal ini dilakukan tentu dengan sikap membuka diri merendah (cooling_down) berusaha memahami kondisi masyarakat tanpa harus bersikap arogan dan tetap berusaha bersahabat bukan menantang masyarakat yang lagi susah.
Prihatin atas kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah memperlihatkan betapa cepatnya isu lokal bisa berubah jadi isu besar.
Di era media sosial, keluhan soal pajak bisa cepat menyebar memantik solidaritas dan aksi massa. Sedangkan pada saat yang sama pemerintah kalah cepat menjelaskan atau terlambat merespon maka rumor bisa jauh lebih cepat membakar emosi daripada fakta.
Sehingga dari kasus ini apa pelajaran terbesarnya? Pajak memang penting, tapi cara mengelola pajak jauh lebih penting. Transparansi, partisipasi dan rasa keadilan adalah kunci agar pajak tidak sekadar jadi target sepihak pemerintah tanpa mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang taat pajak.
Berharap pemerintah lebih bijak menghadapi masyarakat bukan sepihak memaksa masyarakat untuk bijak bayar pajak, semoga.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.