Sulsel Usul WFH Hari Jumat

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia juga sebelumnya menyebut kebijakan itu berlaku setelah Idulfitri 2026.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.

Kebijakan WFH direncanakan berlaku bagi ASN dan pekerja swasta. Namun, untuk sektor swasta, penerapannya bersifat imbauan.

Pemerintah akan mengoordinasikan kebijakan ini dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH.

Sektor pelayanan publik menjadi salah satu yang dikecualikan karena membutuhkan kehadiran fisik.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan sektor pelayanan, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.

WFH juga hanya akan diterapkan sehari dalam sepekan.

Kebijakan ini dirancang mempertimbangkan efektivitas kerja serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

Komunikasi Rapuh

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (63), menyoroti lemahnya narasi komunikasi pemerintah yang dinilai menjadi penyebab utama berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo kerap disalahpahami oleh publik.

Idrus menilai, persoalan tersebut bukan terletak pada substansi kebijakan.

Ia meyakini arah kebijakan pemerintah telah dirancang dengan fondasi kuat, baik dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga prinsip kebersamaan sebagai bangsa majemuk.

Namun, kelemahan dalam penyampaian membuat kebijakan tersebut tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” kata Idrus, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, tanpa penjelasan sistematis dan komprehensif, publik dapat menilai pemerintah seolah berjalan tanpa arah.

Ia menegaskan pembantu presiden seharusnya memperkuat kebijakan yang dikeluarkan, bukan justru menimbulkan kebingungan akibat lemahnya komunikasi.

Idrus menilai kritik yang muncul selama ini bukan karena kebijakan pemerintah keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara menyeluruh sejak awal.

Pandangan tersebut sejalan dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang menilai niat baik presiden perlu diiringi dengan implementasi konkret yang dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, Idrus memaparkan pemerintahan Prabowo sejatinya memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa.

Komitmen itu tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” serta mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan nasional.

Ia menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan, termasuk melanjutkan program strategis pemerintahan sebelumnya, seperti hilirisasi industri yang dinilai penting memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain itu, berbagai kebijakan mendasar telah dirumuskan pemerintah, mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” katanya.

Namun demikian, Idrus mengingatkan kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten.

Pemerintah, menurutnya, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci kepada publik.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” katanya.

Dalam kritiknya, Idrus secara khusus menyoroti peran para menteri dan juru bicara presiden dinilai belum optimal dalam menerjemahkan arah kebijakan kepada masyarakat.

“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” ujarnya.

Idrus mengatakan, para menteri juga harus lebih cerdas dalam mengartikulasikan kebijakan strategis ke dalam program konkret yang mudah dipahami publik.

Di tengah situasi tersebut, Idrus juga mengingatkan adanya tekanan global yang semakin meningkat, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kondisi ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.

Menurutnya, dinamika global seperti ini perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong.

Idrus juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan.

Ia menilai hal tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.

“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” ujarnya.

Ia menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif, di mana penjelasan baru diberikan setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” katanya.

Meski demikian, Idrus menegaskan Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Ia menyebut dukungan itu bagian dari instruksi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.

Ia menambahkan seluruh kader Golkar berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Partai Golkar harus Total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ujar Idrus.

Idrus menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya kepada publik.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” katanya.