Sulsel Usul WFH Hari Jumat

“Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” kata Purbaya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Khozin meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan diterapkan di hari Rabu.

Khozin menegaskan, jika WFH diterapkan di hari Rabu, maka konsumsi BBM akan menurun, karena para ASN dan pekerja swasta betul-betul bekerja di rumah.

“Agar maksud dan tujuan WFH ini tercapai, sebaiknya pemerintah secara cermat dalam menentukan hari WFH,” katanya.

“Usulan WFH di tengah pekan pada hari Rabu patut dipertimbangkan agar target dan tujuan WFH tercapai yakni penurunan konsumsi BBM," Khozin menambahkan.

Ia menyampaikan, jika hari yang dipilih untuk WFH adalah Jumat, justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan.

Khozin menekankan, WFH pada hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'long weekend', karena nempel dengan Sabtu dan Minggu.

“Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi,” katanya.

Dengan demikian, skema kebijakan WFH mesti sesuai dengan maksud dan tujuan WFH.

“Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat,” ujar Khozin.

Izin Presiden

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kepastian penerapan kebijakan WFH masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto (74).

Meski belum memastikan tanggal pasti, ia menegaskan pengumuman akan dilakukan sebelum April 2026.

“Sebelum April. Kira-kira minggu ini,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Airlangga memastikan kebijakan WFH akan mulai diterapkan pada Maret 2026.