Sulsel Usul WFH Hari Jumat

“Pasti ada pengaruhnya, khususnya dalam menjadi solusi terhadap harga bahan bakar yang mungkin akan meningkat,” kata Jufri.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan WFH bagi ASN.

Kepala BKD Sulsel Erwin Sodding mengatakan pihaknya belum mengambil langkah sebelum ada aturan resmi yang mengikat.

Kebijakan yang bersifat nasional harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk pengaturan hari dan jam kerja ASN.

“Untuk implikasi kebijakan nasional, kami tetap menunggu juknis yang mengikat karena ketentuan hari dan jam kerja ASN diatur oleh Peraturan Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH tetap mengedepankan fleksibilitas kerja, namun tidak berlaku untuk layanan publik yang bersifat langsung.

Secara kesiapan, ASN Pemprov Sulsel saat ini sudah mampu beradaptasi dengan pola kerja fleksibel.

Itu didukung dengan transformasi digital dalam sistem kerja pemerintahan, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan layanan administrasi berbasis daring.

“Sekarang pekerjaan sudah banyak digital. Penandatanganan dan pengajuan dokumen juga melalui sistem elektronik, jadi tidak terlalu mengganggu kinerja,” jelasnya.

Menkeu Setuju

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (61) menyatakan, pendekatan pemerintah dalam menilai kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek produktivitas dan penerimaan negara.

Terkait skema penerapan, salah satu opsi yang muncul adalah pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan.

Hari yang dipilih mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.

“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah kebijakan tersebut berlaku wajib bagi sektor swasta atau hanya bersifat imbauan.