Bukan Makassar, Inilah Daerah di Sulsel Kenaikan UMK Tertinggi

Pengusaha juga harus diberikan ruang, karena iklim investasi yang sehat akan menarik masuknya investasi.

"Pemerintah akan terus membangun iklim investasi, walaupun tidak semua faktor ada dalam genggaman kita. Pengusaha juga harus diberikan ruang, karena iklim investasi yang sehat akan menarik masuknya investor. Semakin besar investasi yang masuk, maka nilai upah juga akan semakin relevan," tegasnya.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat meminimalkan potensi gejolak hubungan industrial ke depan. Apalagi tidak ada gejolak, karena kesepakatan ini sudah dilaksanakan.

"Upaya Pemerintah Kota, bagaimana kita menciptakan kondisi ekonomi agar pengusaha dan buruh bisa berjalan beriringan," katanya. (nurul/ami*)

Penetapan UMP dan UMSP ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

Nomor: 2129/HUM/12/Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Selatan Tahun 2026.

 Keputusan ini dibacakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Raodah.

Pengumuman UMP dan UMSP Sulsel berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (24/12/2025).

"Besaran UMP dan UMSP ini berlaku per 1 Januari 2026," katanya disambut tepuk tangan dari tamu undangan.

Raodha menyampaikan, UMP ini berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun

Ia pun mewanti-wanti pengusaha agar mematuhi UMP 2026 yang telah ditetapkan.

Jika tidak sanksi bakal dijatuhkan.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi tahun 2026. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Bupati Pangkep Abd Rahman Assagaf.

Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Jayadi Nas, Kasatpol PP Sulsel Andi Arwin Aziz, anggota Dewan Pengupahan Sulsel.