Terbaik I Creative Financing, Pemkot Makassar Dapat Insentif Rp3 M dari Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I Kategori Creative Financing Regional Sulawesi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri.
• Pemkot memperoleh insentif Rp3 miliar atas keberhasilannya mengelola pembiayaan pembangunan secara inovatif dan berkelanjutan.
• Makassar juga masuk tiga besar kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, serta menerima penghargaan atas pertumbuhan kepesertaan dan perlindungan pekerja rentan berbasis JHT tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar lagi-lagi menorehkan prestasi membanggakan dari Pemerintah pusat, pada ajang di tingkat regional Sulawesi. 

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Makassar meraih penghargaan Terbaik I Kategori Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan diterima langsung Munafri pada malam penganugerahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). 

Tak hanya membawa pulang piagam, Kota Makassar juga memperoleh reward dan insentif senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Munafri bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Makassar di 2026 ini. 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

"Tentu ini sangat membahagiakan. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kita bersama yang menghasilkan pengakuan atas kinerja daerah dalam kategori Creative Financing," kata Munafri, Sabtu (30/5/2026).

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Munafri-Aliyah, Kota Makassar tidak hanya sukses meraih posisi tertinggi pada kategori Creative Financing.

Tetapi juga mencatatkan prestasi lain dengan meraih penghargaan masuk tiga besar, kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. 

Makassar juga menerima penghargaan atas Pertumbuhan Kepesertaan Tertinggi serta Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis Jaminan Hari Tua (JHT) tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi.

Baca juga: Satu-satunya dari Sulsel, Makassar Diakui sebagai Kota dengan Tata Kelola Terbaik

Rangkaian penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia. 

Berbagai capaian itu mencerminkan keberhasilan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, memperluas perlindungan sosial.

Serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program-program strategis yang berdampak langsung bagi warga.

Menurut Munafri, penghargaan tersebut menunjukkanPemerintah Kota Makassar mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan baru.

Sekaligus memaksimalkan potensi yang telah dimiliki melalui regulasi yang kuat dan terukur.

"Artinya, selain kita mendapatkan sumber pendapatan yang baru, juga bagaimana regulasi yang kuat bisa memaksimalkan pola-pola pendapatan, khususnya yang ada di Makassar," jelasnya. 

"Kami menyasar seluruh potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah untuk memastikan tidak ada lagi potensi yang luput dari pengamatan," lanjut politisi Golkar itu.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, transformasi digital yang terus didorong Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

Melalui digitalisasi layanan pemerintahan dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, program digitalisasi pemerintah yang kami jalankan, ditambah sistem regulasi yang kami bangun, memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan. 

"Ini akan terus kami kembangkan untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang lebih besar lagi guna mendukung proses pembangunan di Kota Makassar," kata Mantan Bos PSM itu. 

Ia berharap penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia.

Sekaligus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Munafri menegaskan, di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, daerah dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif guna memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal.

"Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kesejahteraan warga dapat terus meningkat," kata Munafri.

4 Kategori Utama

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan sejumlah indikator strategis pembangunan. 

Terdapat empat kategori utama yang menjadi fokus penilaian, yakni Kategori Pengendalian Inflasi, Kategori Creative Financing, Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

Untuk Kategori Creative Financing, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. 

Aspek yang menjadi perhatian meliputi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola keuangan, pemanfaatan digitalisasi pemerintahan.

Hingga konsistensi daerah dalam memenuhi indikator tata kelola yang baik, termasuk rekomendasi dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara Kategori Pengendalian Inflasi menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi secara konsisten melalui berbagai kebijakan yang terukur. 

Penilaian mencakup tingkat kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran terhadap program pengendalian inflasi, serta efektivitas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.

Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui program-program ketenagakerjaan yang terencana, berkelanjutan, dan berdampak nyata. 

Aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, alokasi dukungan anggaran, serta inovasi daerah dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sedangkan Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor, penguatan intervensi sosial, serta program yang langsung menyasar kelompok masyarakat rentan.

Keberhasilan Kota Makassar meraih Terbaik I Kategori Creative Financing sekaligus menempati posisi Juara III pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menunjukkan bahwa berbagai program transformasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mulai memberikan hasil nyata.(*)