DPRD Sulsel Soroti Kelangkaan Obat Rumah Sakit, Desak Transparansi Pengelolaan Dana BLUD

Selain kelangkaan obat, politisi Demokrat itu juga memberikan sejumlah catatan khusus.

Di antaranya, belanja modal Rp2 miliar di RS Haji yang masih perlu dijelaskan secara rinci peruntukannya.

Kemudian, anggaran Rp11 miliar di RS Dadi yang juga masih butuh penjelasan detail penggunaannya.

Fadriaty turut menyoroti transparansi penggunaan dana Rp8 miliar di RS Labuang Baji.

Ia juga mendesak peningkatan pelayanan di RS Sayang Rakyat agar masyarakat mendapatkan layanan sesuai harapan.

Tidak hanya itu, Fadriaty juga meminta agar penambahan Rp2 miliar pada UTD Transfusi Darah dari SILPA diarahkan dengan tepat sasaran.

Dana tersebut harus benar-benar digunakan sesuai kebutuhan utama.

Selain itu, Lapkesda juga diminta mendapat perhatian dalam pengembangan Klinik DPRD Sulsel.

Tak kalah krusial, ia mendesak penyelesaian pembayaran dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

Penundaan pembayaran disebut telah merugikan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan maksimal.

"Keterlambatan pembayaran dana sharing BPJS berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan. Dampaknya terlihat dari turunnya grade layanan di berbagai rumah sakit kabupaten dan kota se-Sulsel," jelasnya.

Ia pun meminta Pemprov Sulsel segera menuntaskan pembayaran dana BPJS Kesehatan.

Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada penurunan kualitas layanan rumah sakit.

Terlebih pasien adalah pihak yang paling dirugikan jika masalah ini terus dibiarkan," pungkasnya.

Terpisah, Andi Sudirman meminta jajarannya agar tidak menunda pelaksanaan program.