Pemprov Sulsel Susun Strategi Salurkan 45 Ribu Ton Beras SPHP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang menyusun strategi menyebarkan beras program Stabiliasasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).

SPHP jadi cara intervensi pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjangkau di masyarakat.

Persoalan fluktuasi harga beras memang sedang jadi persoalan beberapa bulan belakangan.

Pemerintah pusat sudah mengirim stok beras SPHP 45 ribu ton di Sulsel.

Beras ini harus disalurkan ke masyarakat dan habis sebelum akhir Desember 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel M Ilyas menjelaskan sedang menjalin koordinasi dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM).

GPM akan kembali di massifkan pada titik-titik krusial.

"Pak Gubernur minta sekolah-sekolah, SMA-SMA untuk melakukan gerakan pangan murah bekerja sama  sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kota," kata M Ilyas di Makassar pada Jumat (12/9/2025).

Kemudian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Dengan GPM pada lokasi tersebut, masyarakat sudah bisa mengakses belanja ikan hingga beras.

"Nanti  seperti di PPI di Kabupaten: Kota, di Maros, di Bontoa. Kemudian di Potere , di Rajawali nanti minta teman-teman. Tapi berkaitan dengan kooperasi-kooperasi. Beda-beda kan punya kooperasi ini," lanjutnya.

Bahkan GPM bisa juga menyasar kawasan rumah sakit.

Sehingga layanan kesehatan bisa terintegrasi dengan kemudahan memperoleh beras.

"Di rumah sakit juga kita minta supaya itu membuka GPM. Jadi orang ke rumah sakit pulang dia bisa membeli beras itu," kata M Ilyas.

Terbaru Pemprov Sulsel mulai menginisiasi Gerakan Pangan Murah pada 5 September lalu.