Pemuda Luwu: Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Pilkada lewat DPRD diusulkan Gerindra, PAN, PKB dan Golkar.
• Sistem Pilkada tak langsung, akan menyulitkan masyarakat dalam mengawasi proses transisi politik. 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Wacana kepala daerah dipilih DPRD menghangat lagi di pertengahan Desember 2025. 

Usul ini mengemuka setelah Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu (20/12/2025) lalu. 

Niat Partai Golkar ini kemudian diikuti oleh partai politik pendukung Prabowo lainnya. 

Diantaranya PKB juga PAN, termasuk juga Gerindra. 

Hasrat partai itu mengigatkan kembali kondisi politik tahun 2014, saat politikus-politikus DPR menggolkan aturan Pilkada via DPRD. 

Warga Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Edwin Yogi (27) dengan tegas menolak usulan tersebut. 

Kata dia, sistem Pilkada tak langsung, akan menyulitkan masyarakat dalam mengawasi proses transisi politik. 

"Apalagi di tengah kondisi, kepercayaan masyarakat dengan institusi DPR yang sedang menurun," bebernya kepada Tribun-Timur.com saat ditemui di Belopa, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 15.37 Wita sore. 

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD, Penggiat Demokrasi Sulsel: Penghinaan Kedaulatan Rakyat!

Edwin menambahkan, dengan tak adanya partisipasi masyarakat, legitimasi kepada kepala daerah berkurang. 

"Jadi masyarakat tidak punya hubungan emosional dengan pemimpinnya. Ini juga jadi kemunduran demokrasi," akunya. 

Menurutnya, sistem demokrasi terbuka dengan one man, one vote sudah baik. 

Alasan partai mengubah sistem Pilkada karena ingin menekan laju money politic juga dinilai Edwin belum relevan. 

Edwin mengaku, kadungnya politik uang di tengah masyarakat, justru dimulai dari politikus itu sendiri. 

"Maka aparat penegak hukum harus mengawasi dan memberikan sanksi. Kaderisasi partai politik juga harus diperbaiki," tandasnya.