Pemuda Luwu: Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Di level pengurus daerah Golkar Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, usul ini masih menjadi wacana. 

"Masih wacana, tetap dikembalikan pendapat seluruh daerah di kabupaten kota," jelas Wakil Ketua DPD II Golkar Luwu, Zulkifli kepada Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 11.53 Wita siang. 

Baca juga: Politisi PDIP dan Golkar Palopo Beda Sikap Wacana Pilkada Lewat DPRD

Zulkifli menilai, mengembalikan Pilkada tidak langsung mengembalikan legitimasi konstitusional DPRD sebagai perwakilan rakyat. 

Selain itu, pemilihan tidak langsung dianggap lebih efisien dibanding Pilkada dengan sistem one man, one vote. 

"Dari sisi efisiensi dan stabilitas, pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan biaya politik yang sangat besar, mengurangi konflik horizontal di tengah masyarakat, serta meminimalkan praktik politik uang yang kerap muncul dalam Pilkada langsung," bebernya. 

Kendati demikian, sambung Zulkifli, DPRD juga tidak boleh menutup mata dengan sistem Pilkada langsung yang telah membuat partisipasi publik yang luas. 

Hal ini memperkuat hubungan emosional antara rakyat dan pemimpinnya. 

"Oleh karena itu, jika mekanisme pemilihan melalui DPRD hendak diterapkan, maka integritas, transparansi, dan akuntabilitas DPRD harus diperkuat secara serius agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik," ungkapnya.(*)