Bupati Luwu Patahuddin Isyaratkan Mutasi Kepala Dinas, Pastikan Tak Ada Unsur Politik
Bupati Luwu juga membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar daerah untuk mengisi jabatan strategis.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Bupati Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin, memberi sinyal akan merotasi sejumlah pejabat eselon II setingkat kepala dinas.
Pemkab Luwu telah menggelar job fit di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Provinsi Sulsel, Makassar.
Sebanyak 33 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) mengikuti seleksi ini.
Tim penguji terdiri dari akademisi dan pejabat provinsi, antara lain Ketua Panitia Seleksi Prof Agus Salim dari Universitas Bosowa, Sekda Luwu Sulaiman, Kepala BKD Sulsel Erwin Sodding.
Akademisi IPDN Sulsel Hamzah Jalante, serta akademisi Universitas Muslim Indonesia Dr Ilham Labbase juga dilibatkan.
Hamzah Jalante menjelaskan, tim menilai kemampuan pejabat dalam menerjemahkan visi-misi Pemkab Luwu.
“Ada empat aspek yang diuji. Termasuk kepemimpinan, manajerial, teknis, serta karakter dan integritas. Penilaian juga mencakup makalah, CV, dan sesi wawancara,” katanya, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Hamzah, job fit bertujuan memetakan kompetensi sekaligus memastikan pejabat yang terpilih memiliki integritas.
“Sehingga terbentuk tim kerja yang solid untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Baca juga: Tunjangan Anggota DPRD Luwu Berpotensi Dipangkas Rp5 Juta
Patahuddin menegaskan, pergeseran jabatan ini murni soal kinerja, bukan kepentingan politik.
“Pergeseran itu terkait kinerja. Kita mau gerak cepat. Tidak ada unsur politik, karena musim politik sudah lewat. Tujuannya jelas, supaya daerah kita bisa lebih baik ke depan,” kata Patahuddin saat ditemui di Rujab Bupati Luwu, Belopa Utara, Jumat (12/9/2025) malam.
Patahuddin menyebut, dirinya selektif sebelum menentukan pergeseran pejabat.
Ia menekankan latar belakang pendidikan, pengalaman, hingga kompetensi calon pejabat yang dipilih.
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Luwu Timur Rp7 Juta per Bulan |
![]() |
---|
DPRD Luwu Tetapkan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Ditarget Rp1,6 Triliun |
![]() |
---|
Pemekaran Bone Selatan, Toraja Barat, dan Luwu Tengah Berat Diongkos, Mendagri: Butuh Anggaran Besar |
![]() |
---|
Reaksi Warga Luwu Kala Bupati Patahuddin Ingin Hidupkan Siskamling Atas Usul Mendagri |
![]() |
---|
Tunjangan Anggota DPRD Luwu Berpotensi Dipangkas Rp5 Juta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.