Tunjangan Anggota DPRD Luwu Berpotensi Dipangkas Rp5 Juta

Komponen tunjangan meliputi perumahan, transportasi, keluarga, serta tunjangan komunikasi intensif (TKI).

“Gaji pokok anggota DPRD setara dengan bupati. Nilainya tetap dan tidak pernah berubah kecuali ada regulasi yang menaikkan gaji kepala daerah,” ungkapnya, Jumat (12/9/2025).

Untuk tunjangan perumahan dan transportasi, kata dia, besarannya juga tidak berubah setiap tahun kecuali ada perubahan peraturan bupati.

Berbeda dengan tunjangan komunikasi intensif, nilainya bisa naik atau turun tergantung kemampuan keuangan daerah.

Perhitungan itu mengacu pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah.

“Komponen TKI ini yang paling dipengaruhi kondisi pendapatan daerah,” jelasnya.

Dengan rincian tersebut, total pendapatan anggota DPRD Luwu saat ini sekitar Rp23 juta, termasuk seluruh gaji pokok dan tunjangan.

Sebelumnya, Anggota DPRD Luwu dari Fraksi NasDem, Irvan, menyebut tunjangan transportasi cukup untuk menutupi kebutuhan perjalanan ke kantor.

Mantan Kepala Desa Bulu Londong, Kecamatan Lamasi Timur itu, mengaku menempuh perjalanan 2,5 jam setiap hari menuju Kantor DPRD di Kota Belopa.

“Cukup dipakai beli bensin untuk pulang-pergi ke Walmas. Karena terlalu banyak urusan sosial di masyarakat. Hampir tiap hari ada undangan perkawinan, kematian, dan lainnya,” akunya.

Irvan terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, dan Walenrang Utara.

Ia memilih menetap di Lamasi Timur agar dekat dengan konstituennya.

“Tidak boleh jauh dari masyarakat, karena harus didampingi terus,” tandasnya.(*)