Dapur MBG Luwu Terhenti, KPPG Kendari Soroti Peran Korcam di Lapangan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Operasional sembilan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dilaporkan terhenti sementara.

Kondisi ini memicu polemik, menyusul keluhan mitra di lapangan terkait buruknya komunikasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seorang pengelola dapur MBG di Luwu yang enggan disebutkan namanya mengaku kesulitan berkoordinasi selama program berjalan.

Ia menyebut, Korwil jarang memberikan informasi maupun arahan yang dibutuhkan mitra.

“Korwil ini salah satu masalah utama, susah diajak komunikasi. Kami di lapangan sering tidak mendapatkan kejelasan informasi,” ujarnya belum lama ini kepada Tribun-Timur.com.

Menurutnya, sejak program berjalan, tidak ada forum resmi yang mempertemukan para mitra untuk menyamakan persepsi terkait petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tidak pernah ada inisiatif mengumpulkan mitra untuk menjelaskan detail informasi. Padahal banyak hal yang perlu disinkronkan agar tidak terjadi salah paham,” jelasnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Mulyadi, angkat bicara.

KPPG adalah unit pelaksana teknis di bawah BGN bertugas mengelola, memonitor, dan mensertifikasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah.

KPPG berfokus pada pengawasan mutu, distribusi, dan pemenuhan standar gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita

Ia memberikan klarifikasi sekaligus membela mekanisme pendampingan yang selama ini dijalankan.

KPPG Kendari membawahi wilayah yang cukup luas, mencakup sembilan kabupaten/kota di Sulsel, termasuk wilayah Luwu Raya.

Menurutnya, pendampingan terhadap dapur MBG sebenarnya telah dilakukan secara berjenjang melalui Koordinator Kecamatan (Koorcam).

“Pendampingan dilakukan sejak tahap persiapan hingga operasional oleh Koorcam yang ditunjuk Korwil,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).

Mulyadi menegaskan, setiap kepala SPPG wajib menyampaikan laporan kondisi lapangan secara rutin.

Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat.

Terkait keluhan komunikasi, ia menyarankan mitra memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan.

“Keluhan dapat disampaikan melalui sistem SAGI 123. Ini untuk mempermudah komunikasi dan penanganan masalah,” ungkapnya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana