Warga Kepung DPRD Luwu Timur, Protes Lahan Dikuasai Korporasi

TRIBUN-TIMUR.COM LUWU TIMUR - Ratusan warga menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Luwu Timur di Kawasan Puncak Indah Malili, Sulawesi Selatan, Senin (20/10/2025).

Para pengumjuk rasa terlihat memegang spanduk bertulis Petani Kasintuwu Bersatu.

Mereka memprotes alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak pro-rakyat dan menuntut kejelasan status pengelolaan lahan di tengah masifnya investasi industri nikel.

Dalam rekaman video orasi yang beredar, seorang demonstran menyoroti ironi kebijakan anggaran pemerintah kabupaten.

Ia mengutip Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, Prabowo Subianto yang meminta efisiensi dan alokasi anggaran.

Kata dia, program yang dicanangkan seharusnya menyentuh langsung masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

"Namun yang terjadi, rumah jabatan Bupati yang masih sangat layak, butuh ratusan juta lagi untuk direnovasi," seru orator tersebut.

Aksi ini tidak hanya soal anggaran.

Tuntutan utama mereka juga menyasar kebijakan pengelolaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.

Massa menuntut kejelasan atas hak-hak petani di tengah ekspansi industri.

DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat

Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Badawi Alwi, membenarkan pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan massa.

RDP tersebut menghasilkan dua kesepakatan utama untuk ditindaklanjuti.

"Sudah ada rekomendasi," ujar Badawi Alwi saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Senin (20/10/2025).

Pertama, DPRD akan melakukan pengawasan dan Rapat Kerja menyeluruh terkait persoalan pemanfaatan lahan kompensasi dari PT Vale ke Pemda, dan dari Pemda ke PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP).