Jalan Trans Sulawesi Lumpuh 3 Jam, Mahasiswa Luwu Timur Tuntut AMDAL PT IHIP

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLi), Kamis (26/3/2026).

Akibat aksi demonstrasi itu, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh selama kurang lebih tiga jam.

Massa memblokir jalan di simpang tiga poros Trans Sulawesi menuju pelabuhan PT Vale jalur Balantang, mulai pukul 09.00 WITA hingga sekitar pukul 12.00 WITA siang.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti dua isu utama.

Diantaranya transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT IHIP dan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.

Massa menutup badan jalan sambil melakukan orasi secara bergantian.

Akibatnya, arus kendaraan dari dua arah sempat tersendat dan menyebabkan antrean panjang di jalur Trans Sulawesi.

Baca juga: Mobil Menjamur di Sidrap, Wajo, Lutim, Ekonom Unismuh: Bukan Satu-satunya Indikator Kemajuan Daerah

Koordinator Lapangan AMPLi, Yolan Johan, menegaskan dokumen AMDAL PT IHIP harus dibuka ke publik karena berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dan sosial di Luwu Timur.

Menurutnya, keterbukaan dokumen penting karena aktivitas perusahaan dinilai melibatkan lahan pemerintah daerah serta berpotensi berdampak pada masyarakat sekitar.

“Kami meminta dokumen AMDAL dibuka secara transparan agar masyarakat tahu potensi dampak lingkungan, rencana pengelolaan, dan langkah mitigasi yang dilakukan perusahaan,” ungkap Yolan.

Selain memblokir jalan Trans Sulawesi, massa juga menggelar aksi di depan Islamic Center Malili.

Mahasiswa menyoroti lambatnya kelanjutan pembangunan proyek serta penggunaan anggaran yang dinilai belum transparan.

AMPLi mempertanyakan alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp25–26 miliar dari total proyek multi-years sekitar Rp65 miliar.

Hingga Maret 2026, sambung Yolan, massa menilai progres fisik belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Rp26 miliar itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin kejelasan penggunaan anggaran dan kelanjutan pembangunan,” bebernya.