Warga Kepung DPRD Luwu Timur, Protes Lahan Dikuasai Korporasi

Jurang perbedaan harga sewa yang begitu lebar ini membuat warga Luwu Timur geram.

Mereka menilai ada keganjilan dan mendesak Pemkab Luwu Timur untuk transparan.

“Kalau dibandingkan, jelas sangat jomplang. Kami warga Luwu Timur, khususnya di Desa Harapan, merasa heran dan mensinyalir ada keganjilan dalam proses MoU antara Pemkab Lutim dan PT IHIP,” tegas Zakkir Mallakani, elemen pemuda Lampia.

Warga lain, Ibrahim, menuntut penjelasan yang rinci dan terbuka dari pemerintah daerah.

Ia menekankan, masyarakat berhak mengetahui proses penetapan tarif sewa tersebut secara utuh.

“Harus ada penjelasan rigid dari pemerintah daerah kepada masyarakat, mulai dari proses keberadaan lahan kompensasi, penyerahan dari Vale ke Pemda, hingga penetapan tarif sewa kepada PT IHIP,” bebernya.

Potensi Keuntungan Triliunan Berbanding Sewa Murah

Asri Tadda, memperingatkan Pemkab Luwu Timur agar sangat berhati-hati.

Menurutnya, keputusan strategis terkait lahan industri ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan masa depan daerah selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Ia juga menyinggung potensi keuntungan besar yang akan diraup investor.

Berdasarkan data yang ia miliki, satu jalur smelter nikel berpotensi menghasilkan profit antara Rp1,5 hingga Rp2 triliun per tahun.

"Nah, dengan potensi keuntungan seperti itu, agak miris melihat lahan di Lutim disewakan Pemkab dengan harga teramat murah. Jangan sampai ada kongkalikong pihak-pihak tertentu di dalam urusan ini," ungkapnya.

Asri juga secara keras menyoroti kelemahan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif.

Ia mendesak DPRD Luwu Timur untuk berani bersuara dan memastikan kebijakan ini pro-publik.

“Harusnya kawan-kawan DPRD Lutim berani membuka persoalan lahan kawasan industri ini ke publik agar jelas dan transparan. Itu memang tugas legislatif, termasuk memanggil Bupati untuk menjelaskan perihal MoU penyewaan lahan yang harganya jauh di bawah standar,” tambahnya.

Sebagai informasi, perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan Direktur Utama PT IHIP, Nicke Widyawati.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana