Warga Kepung DPRD Luwu Timur, Protes Lahan Dikuasai Korporasi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam menyewakan lahan kompensasi kepada PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) memicu kecurigaan publik.

Elemen masyarakat di Malili dan pegiat antikorupsi menilai tarif sewa lahan industri seluas ratusan hektare itu teramat murah.

Bahkan, jauh di bawah standar sewa lahan untuk menara telekomunikasi.

Kecurigaan ini menguat setelah terungkap, Pemkab Luwu Timur hanya mematok tarif Rp226 per meter persegi per tahun.

Nominal itu disepakati dalam perjanjian sewa lahan jangka panjang dengan investor.

Pemkab Luwu Timur dan PT IHIP diketahui baru saja meneken perjanjian kerja sama pada Rabu (24/9/2025) lalu di Jakarta.

Perjanjian tersebut mengatur pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan (HPL) untuk pembangunan kawasan industri terintegrasi di Desa Harapan, Kecamatan Malili.

Dalam kerja sama itu, Pemkab Luwu Timur menyerahkan lahan seluas 394,5 hektare kepada PT IHIP.

Nilai sewa yang disepakati untuk jangka waktu lima tahun hanya sebesar Rp4,45 miliar.

Secara rinci, Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, menjabarkan hitungan.

Total sewa per tahun: Rp889 juta, sementara sewa per hektare per tahun: Sekitar Rp2,2 juta.

Maka sewa per meter persegi per tahun: Hanya sekitar Rp226.

Angka ini menjadi mencolok saat dibandingkan dengan harga sewa lahan milik warga di wilayah yang sama untuk keperluan sederhana.

"Perbandingan mencolok terlihat dari tarif sewa lahan warga kepada salah satu operator telekomunikasi di wilayah yang sama. Diketahui, lahan seluas 25x25 meter disewa seharga Rp80 juta untuk masa 20 tahun, atau sekitar Rp6.400 per meter per tahun," beber Asri Tadda kepada Tribun-Timur.com belum lama ini.

Warga Pertanyakan Transparansi dan Curigai "Kongkalikong"