Mahfud Ungkap Anomali Pembangunan, DOB Luwu Raya-Luwu Tengah Jadi Solusi

Ringkasan Berita:

• Desakan pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah kembali menguat pasca HPRL ke-80. 
• Mahfud, pemuda asal Luwu, menilai anomali pembangunan terjadi karena SDA melimpah namun IPM rendah, terutama di Luwu Utara dan daerah terpencil seperti Seko. 
• Ia menyebut DOB sebagai solusi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Desakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah terus mengemuka pasca peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, Jumat, 23 Januari lalu.

Hal ini ditambah dengan adanya ingatan kolektif akan janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma medio 1958, membuat permintaan ini lahir dari akar rumput.

Salah seorang pemuda asal Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Muh Mahfud menilai tuntutan itu timbul karena keresahan masyarakat menginginkan kesejahteraan.

Terutama pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah di Luwu Raya (Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur).

Kata Mahfud, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Luwu Raya menghadapi anomali pembangunan.

"Kaya akan sumber daya alam namun data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di beberapa wilayah Luwu Raya masih signifikan mencapai 10-11 persen dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," beber demisioner Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar (UNM) kepada Tribun-Timur.com, Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 09.55 Wita pagi.

Salah satu IPM rendah yang disorot Mahfud terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang rata-rata skornya 75,92 di bawah rata-rata Sulawesi Selatan.

Mahasiswa magister Departemen Statistika Universitas Hasanuddin (Unhas) itu mencontohkan kasus ketimpangan pembangunan di Kecamatan Seko, Luwu Utara.

Letak Seko yang berada di 1.190 mdpl berimbas pada pembangunan infrastruktur yang sulit dijamah Pemprov Sulawesi Selatan bahkan pemerintah daerah.

"Ketimpangan ini bukan sekedar angka, contoh nyata data lapangan di Seko, Warga menyebut perjalanan dengan motor sekitar 8 jam saat kemarau dan bisa sampai 1 hari penuh saat musim hujan, yang langsung menaikkan ongkos ekonomi dan membatasi mobilitas," jelasnya.

Mahfud menambahkan, kondisi mobilitas yang serba terbatas, karena akses jalan tak memadai, berdampak pada tingginya biaya hidup.

Baca juga: BBM dan LPG Langka di Lutra-Lutim, Pertamina Imbau Warga Tak Panic Buying

Ia mencontohkan, harga gas LPG disebut-sebut bisa melonjak hingga Rp150 ribu per tabung.

Belum lagi bensin yang angkanya bisa dibandrol Rp25 ribu per liter dan ongkos ojek menuju Seko mencapai Rp1,2 juta.

Hal yang terjadi di Seko, juga dirasakan masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas) di utara Kabupaten Luwu.

Walmas terdiri dari Kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur itu.