Guru Besar UNM Prof Sukardi Weda: KUHAP Harus Beri Rasa Aman, Bukan Menakut-nakuti Masyarakat Sipil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Sukardi Weda, menyarakan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan tidak boleh membuat masyarakat merasa terancam. 

Ia menegaskan aturan itu juga tidak boleh memicu disharmoni di ruang sosial.

Hal itu ia sampaikan dalam forum Diskusi Forum Dosen di Redaksi Tribun Timur, Jalan Cendrawasih No 430, Makassar, Jumat (21/11/2025) sore. 

Prof Sukardi mengatakan produk hukum, termasuk KUHAP, seharusnya memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat.

“Saya menjelaskan dari sisi sosiologis dan kultural, memang produk hukum ini atau KUHAP ini mesti memberikan rasa aman kepada masyarakat, jangan menakut-nakuti,” ujarnya.

Namun, ia menilai KUHAP yang baru ini justru menimbulkan kontroversi.

Baca juga: Prof Muin Fahmal Bongkar Akar Masalah UU KUHAP Baru: Banyak Pasal Berpotensi Timbulkan Kekacauan

Hal ini lantaran sejumlah ketentuan dianggap tidak sejalan dengan kultur masyarakat.

“Kalau kita melihat KUHAP ini, rupanya menimbulkan pro kontra atau kontroversi,” katanya.

Prof Sukardi mengungkapkan bahwa forum diskusi para dosen harus memberikan kontribusi pemikiran kepada DPR RI. 

Ia menekankan penyusunan undang-undang perlu lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya.

Olehnya, diskusi forum dosen itu harus disuarakan sampai ke DPR RI.

Menurutnya, kontroversi yang muncul menjadi indikasi adanya pasal-pasal yang tidak selaras dengan karakter masyarakat Indonesia.

“Kenapa? karena tentu munculnya KUHAP yang kontroversi ini karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi budaya kita atau kultur kita,” tambahnya.

Guru besar UNM itu menegaskan setiap regulasi yang lahir selayaknya memperkuat harmoni sosial.

Bukan menambah potensi kekacauan.