Dinsos Sulsel: Rekening Nenek di Takalar Penerima Bansos Dipakai Judi Online Langsung Diblokir

TRIBUN-TIMUR.COM, ​MAKASSAR - Niat mulia pemerintah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin terancam sia-sia. 

Data terbaru menunjukkan sejumlah penerima memanfaatkan dana bantuan ini untuk aktivitas terlarang, yaitu judi online (judol).

​Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Dinsos Sulsel) memantau ketat seluruh rekening penerima bansos, menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

​Di Kabupaten Bulukumba, Dinsos setempat telah mencoret dua Kartu Keluarga (KK) dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena terbukti terlibat judi online.

Seorang nenek di Takalar juga kehilangan haknya atas BPJS gratis dan bansos lain akibat indikasi serupa.

​Kepala Dinsos Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa PPATK bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) aktif melacak transaksi keuangan penerima.

Baca juga: Penerima Bansos Bone Sulsel Khawatir Data Pribadi Dipakai Akun Judol

​"PPATK melacak dan menyampaikannya ke Kemensos. Lalu, Kemensos memverifikasi data melalui Pendamping PKH yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Abdul Malik kepada Tribun-Timur.com pada Kamis (9/10/2025).

​Rekening Terindikasi Judol Langsung Dicabut
​Abdul Malik menyebut, Kemensos tidak memberikan toleransi.

Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, rekening yang terindikasi judi online langsung dihentikan seluruh bantuannya.

​Kasus penyalahgunaan dana bansos ini pun beragam.

"Bermacam-macam bentuknya. Ada penerima bansos seperti lansia atau anak sekolah tidak bermain judol, tetapi kerabatnya meminjam atau memakai rekening mereka untuk transaksi judol," ungkapnya.

​Koordinator PKH Dinsos Bulukumba, Fitrah Ayundani Safitri, membenarkan pencabutan bantuan di wilayahnya.

Kedua KK yang dicoret, berdomisili di Kecamatan Bulukumpa dan Kindang, terdeteksi sistem Kemensos setelah pemadanan data dengan PPATK.

Pencairan bansos tahap ketiga untuk mereka pun langsung terhenti.

​"Sekarang, jika satu anggota keluarga berbuat, seluruh KK terindikasi. Jika sistem PPATK membacanya, bantuan otomatis terhenti," tegas Fitrah.