Women’s Talk NUO-PSGA LP2M UIN Alauddin Dorong Gerakan Perempuan dari Kampus ke Level Global

Ia menyampaikan, berdasarkan data BPS 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,7 juta jiwa, dengan 30 persen di antaranya merupakan anak-anak. Dari sisi komposisi, perempuan mencakup 49,6 persen dari total populasi. 

"Data BPS, 2025 sebanyak 286,7 juta jiwa, sebanyak 30 persen anak Indonesia. Dari segi jumlah kita besar, perempuan menduduki 49,6 persen perempuan Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Majdah, dominasi jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusi perempuan dalam aspek sosial dan budaya. 

"Perempuan dominasi secara jumlah tapi bagaimana meningkatkan berkontribusi secara budaya, sosial,” katanya.

Ia juga mengungkapkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Bentuknya beragam, mulai dari verbal, fisik, hingga kekerasan berbasis gender di ruang digital. 

"Ternyata yang dimaksud ks itu dari berbagai bentuk verbal, fisik, online, berbasis gender,” ujar dia.

Majdah turut menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah kampus ternama di Indonesia. 

Ia mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan unggulan dan posisi strategis di organisasi mahasiswa tidak serta-merta menjamin karakter yang kuat. “Kasus kekerasan seksual yang baru-baru terjadi di kampus top Indonesia, kita menyangka mereka pasti cerdas karena dari sekolah top-top di Indonesia, punya jabatan top di ormawa, sehingga karakter itu paling penting,” katanya.

Sepanjang 2025, kata dia, tercatat sebanyak 33 ribu kasus kekerasan seksual dilaporkan dalam kurun satu tahun. 

Angka ini menjadi alarm serius bagi semua pihak, khususnya institusi pendidikan tinggi.

Ia menegaskan, kampus harus menjadi ruang aman sekaligus pusat pembentukan kesadaran. “Kampus ini harus jadi awareness, pusat ilmuan, pemuda mencari masa depan,” ujarnya.

Lebih jauh, Majdah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan perempuan. 

Ia menilai upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat seperti ICMI, dunia usaha, akademisi, serta komunitas.

"Kolaborasi merupakan kunci utama dalam mempercepat pemberdayaan perempuan. Upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat seperti ICMI, dunia usaha, akademisi, serta komunitas di berbagai tingkatan,” kata dia.

Menurut Majdah, melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, program pemberdayaan perempuan dapat benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. 

“Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan hingga ke akar rumput, menjangkau perempuan di berbagai latar belakang dan kondisi,” pungkasnya.(*)