Pemprov Tunda Kenaikan Pajak

Program ini juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.

Namun, perlu dipahami juga masyarakat  lagi kesulitan ekonomi. Beban ekonomi mereka semakin berat.

Hal ini membuat kepala daerah dilematis, bahkan serba salah.

Mereka ingin jalankan program untuk masyarakat, tapi tak ditopang anggaran memadai.

“Pemkab Bone membatalkan harga (kenaikan) PBB-P2 adalah jalan tengah merespon tuntutan supaya tidak ada gejolak lagi di masyarakat,” jelas Andi Lukman Irwan saat dihubungi Tribun, Rabu (20/8/2025).

Menurut Andi Lukman Irwan, penolakan kenaikan PBB-P2 menjadi pelajaran penting untuk Pemkab Bone.

Segala kebijakan dikeluarkan harus melalui tahapan demi tahapan, utamanya sosialisasi.

Sosialisasi untuk melihat respon masyarakat atas kebijakan akan dibuat.

Sekaligus memberikan pemahaman tujuan kebijakan diambil. Supaya tak menimbulkan interpretasi keliru.  

 “Saya kira itu bisa meminimalisir penolakan yang terjadi di masyarakat,” tutur Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) ini.(kas).

HL TRIBUN TIMUR KAMIS (21/8/2025).